Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (…

ULEN RAMADHANI

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf (h): “Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan Tugas kepolisian. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak penyelidik kepolisian belum memahami metode psikologi forensik, bahkan banyak penyidik yang masih asing pada istilah Psikologi Forensik, khusunya Penyidik tingkat Kabupaten sehingga masih banyak …

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU …

NAFIZATUL AFRA

ABSTRAK NAFIZATUL AFRA (2023) TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,51 ) pp., bibl., tabl Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke (1) menyatakan bahwa, pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama sama diberikan ancaman hukuman terberat yaitu seseorang dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penj…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILIN…

TAUFIQURRAHMAN

ABSTRAK TAUFIQURRAHMAN 2024 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILINDUNGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) M. Iqbal, S.H., M. H. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilin…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…

ELSA SABILLA

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…

Fera Nurfitdari

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terdapat dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa, diberikan ancaman terberat yaitu seseorang dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun kenyataannya sekarang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama masih juga terjadi. Sebelum terjadinya pembunuhan berencana mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama disebuah pondok. Setelah itu barulah mereka melakukan pemb…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKU…

Septiara Mekar Sari

ABSTRAK SEPTIARA MEKAR SARI, 2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 54) pp.,bibl.,app. Dr.Rizanizarli, S.H, M.H. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari an…

ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…

Muhadir

KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…

PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Wahyudin

Asas lex specialis systematis merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Dalam penegakan hukum di Indonesia, asas ini memainkan peran penting untuk menerapkan ketentuan pidana khusus yang tepat pada satu perbuatan pidana/delik pidana yang mela…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENAN…

DIVA SHAFIRA FHOENNA

ABSTRAK Diva Shafira Fhoenna, PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM JABATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81), pp., bibl., tabl. (Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang dengan tujuan menguntungka…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…


    SERVICES DESK