TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK(STUDI …
ABSTRAK
TRI KARUNIA PUTRI AMELIA, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
2015 TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54),pp.,bibl
(Dr. DAHLAN ALI., S.H., M.Hum., M.Kn.,)
Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buk…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUN…
ABSTRAK
MUHAMMAD DUSTUR PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54), pp., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 17 (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan secara tegas melarang pengunaan kawasan hutan tanpa izin yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, ancaman hu…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus). Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang da…
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA…
ABSTRAK
Muhammad Resa Mahza,
(2016)
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS SHABU DI KOTA LHOKSEUMAWE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55) pp.,bibl.,tabl.,app.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Larangan bagi setiap orang yang menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, …
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (CANNABIS SATIVA) (SUA…
ABSTRAK
ABDUL HAFIZ, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS TANAMAN GANJA (cannabis sativa) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv,61), pp., tabl., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M.
Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan pered…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …
TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTA…
i
ABSTRAK
INDAH REZEKI, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
(iv.55), pp, tabl,bibl
(Ainal Hadi, S.H., Mum)
Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan yang sahnya hasil hut…
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH RN…
ABSTRAK
ERVINA FATMAWATY:TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG
2014 DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55),pp.,bibl. (MUKHLIS., S.H., M.Hum)
Pasal 263 KUHP menyebutkan,bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembeba…
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN OLEH DEBITUR KE…
ABSTRAK
DR. Dahlan Ali., S.H., M.Hum.
Kasus ancaman kekerasan yang diterima oleh kolektor sudah merupakan hal yang lazim. Pasal 335 ayat 1 telah disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan tidak menyenangka…
