Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENODAI BENDERA MERAH PUTIH

Ahmad Syauqi

ABSTRAK AHMAD SYAUQI, 2017 ADI HERMANSYAH S,H.,M,H. Menodai bendera adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung maksud melecehkan, merendahkan, dan menghina bendera merah putih. Mengenai menodai bendera ini diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, seta Lagu Kebangsaan. Dalam kenyataannya masih banyak sekali kasus penodaan bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat di I…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Sally Octami Jasa

ABSTRAK SALLY OCTAMI JASA , TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA 2017 UANG RUPIAH PALSU (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., tabl., bibl., (Tarmizi, S.H., M. Hum.) Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas …

TINDAK PIDANA MERINTANGI PENGANGKUTAN MAYAT KE TEMPAT PERKUBURAN (SUATU PENEL…

RISA ARYANI

Pasal 178 KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan atau pengangkutan mayat yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”. Namun, dalam prakteknya tindak pidana merintangi penguburan masih terjadi di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian …

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKT…

JAFARUDDIN

ABSTRAK JAFARUDDIN, 2017 UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,96), pp, bibl, tabl. (Mahfud, S.H., LL.M ) Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, men…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA…

SITI AQLIMA

SitiAqlima 2017 ABSTRAK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 76) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat me…

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM ANG…

HAYATUL MAGHFIRAH

ABSTRAK Hayatul Maghfirah, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA 2017 PENCABULAN TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM ANGKUTAN UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp,bibl,app. Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehorma…

TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PE…

ABSTRAK Mu’thi Nur Khaliq, 2017 (Ainal Hadi, S.H., M.Hum.) Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Namun pada kenyataannya terhadap tindak pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 21/Pid.B/2016/PN.BNA menjatuhkan pidana yang relatif ringan dan korban tidak mendapat ganti kerugian d…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (SUATU PENELI…

Devi Keumala Julina

i ABSTRAK Devi Keumala Julina, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh). 2017 Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 74)., pp., bibl., tbl. Nurhafifah, SH.,M.Hum Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang sampai saat ini . Semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu melalui sistem online. Didalam …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG…

MHD. ARIF MUNANDAR

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun, dalam kenyataannya, ada kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak…


    SERVICES DESK