TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH YANG DILAKUKAN O…
ABSTRAK
NILAM WAHYUNI,
(2021) TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii 73) pp.,bibl.,tabl.,app.
(Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat. Pasal 263 berbunyi: (1) Barang siapa…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA…
ABSTRAK
SHAFIRA, 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 79)., pp., tabl., bibl.,
Nurhafifah, S.H., M.Hum
Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (t…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/P…
ABSTRAK
DIANDINI SAFRIDA
2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,72)pp, bibl, app
Nursiti, S.H.,M.Hum
Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar …
TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TA…
ABSTRAK
MUHAMMAD RIVALDI, TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE PADA PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BESAR
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,53), pp., tabl, bibl
TARMIZI S.H.,M.Hum
Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan Denda paling banyak Rp12.000.000 (Dua …
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 113/PID.B/2013/PN-JT…
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan hakim, dengan memperhatikan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Penyalah Guna Narkotika Golong…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASU…
A B S T R A K
RINALDIANSYAH, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
2014 PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA
(Studi Kasus Terhadap Pelemparan Bus Angkutan
Umum di Ruas Jalan Banda Aceh-Medan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 53) pp., tabl., bibl.,app
M.IQBAL, S.H., M.H.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali …
