Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYA…

Syahmizar

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menentukan bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”. Meskipun telah …

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN HARGA (MARK UP) YANG DILAKUKAN OLEH PIH…

Raudhatul Jannah

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun kenyataannya hingga sa…

TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH TENAG…

ANDI MIRZA

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, dalam penelitian ini tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian yaitu salah transfusi darah B yang seharusnya adalah darah O. Hal ini bertentangan dengan kewajiban tenaga kesehatan yang seharusnya merawat pasien. Tenaga kesehatan terse…

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KOMPRESOR…

MAULANA HALIM PUTRA

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan penyebab penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang tidak terlaksana sepenuhnya, hambatan dalam menanggulangi dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kompresor sebagai alat bantu tangkap ikan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan kompresor tidak terlaksana sepenuhnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan telah diselesaikan oleh lembaga adat. Hambatan penanggulangan t…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

MUHAMMAD ALVIN IS

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, hambatan dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum, faktor lemahnya sarana atau fasilitas yang tidak memadai seperti kurangnya tempat pengecekan barang penumpan…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR IMPOR DARI KAWASAN PABEAN (SUATU PENEL…

AMELIA NURMANTHY

Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN…

MUHAMMAD RESA MAHZA

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 selanjutnya disebut U…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 295/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK P…

ASHABUL KAHFI

Penulisan studi kasus ini memiliki tujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang mengabaikan alat-alat bukti yang dihadirkan ,dasar pertimbangan hakim dalam memutus unsur pasal, dan menjelaskan dalam menjatuhkan putusan apakah sudah terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hasil analisa studi kasus ini menjelaskan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan diangap kurang cermat dalam memberi putusan tidak bersalah atas dakwaan primair Jaksa Penuntut umum. Menurut per…


    SERVICES DESK