Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DAMPAK BANTUAN BENIH PADI BERSERTIFIKAT TERHADAP KEMANDIRIAN PETANI DI KABUPA…

INDAH APRILIA PASARIBU

Usahatani padi memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Namun, keterbatasan petani dalam mengakses input pertanian berkualitas, khususnya benih unggul, yang masih menjadi kendala yang berdampak pada produktivitas dan kemandirian petani. Pemerintah menyalurkan bantuan benih padi bersertifikat sebagai upaya menekan biaya produksi, mengurangi risiko usahatani, serta mendorong petani mengelola usahatani secara mandiri. Di Kabupate…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDA…

ANADIA SHAFIRA

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Namun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya sekitar 26% pelaku usaha cake and dessert yang mendaftarkan industri rumah tangga cake and dess…

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI …

Nanda Elsa Safirah

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum a…

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK RNATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT…

Opra Wirdatul Tipla

IMPLIKASI HUKUM KEABSAHAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ABSTRAK Opra Wirdatul Tifla * Yanis Rinaldi** Novi Sri Wahyuni*** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengecekan sertipikat sebelum membuat akta peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Peratur…

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBJ…

Wildan Dinullah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri. Namun dalam praktiknya banyak hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya, seperti adanya peralihan hak atas tanah yang diakibatkan adanya pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iah. Sehingga mengakibatkan kedudukan dari Sertifikat Hak Tanggungan menjadi tidak je…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN BENIH BERSERTIFIKAT PADA USAHATANI…

Masrur

Masrur dengan judul skripsi "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Benih Bersertifikat Pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen" di bawah bimbingan Dr. Ir. Agussabti, M.Si scbagai pembimbing utama dan Dr. Ir Evi Lisna. M.Sc sebagai pembimbing kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan benih bersertifikat pada usahatani padi sawah di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Peneliti…

SISTEM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT DI PEGADAIAN CABANG BANDA ACEH

Zinan Zalfah

-

TINDAK PIDANA KARANTINA TUMBUHAN TANPA SERTIFIKAT KESEHATAN DAN TIDAK MELALUI…

MUHAMMAD NOFAL

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang: memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal; memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/…

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

ANALISIS PENYEBAB HUMAN ERROR PADA PROYEK KONSTRUKSI

T. ARVIN ARIEFSYAH. P

Faktor keselamatan semua pekerja adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam proyek konstruksi, dikarenakan jika suatu proyek mengabaikan faktor-faktor keselamatan tersebut maka akan dikhawatirkan berakibat terjadinya risiko-risiko tingkat tinggi yang dapat membahayakan proses pembangunan proyek tersebut. Akibat-akibat dari keabaian ini misalnya dapat melukai/mencederai pekerja dalam membangun sesuatu atau bahkan lebih buruk yaitu bisa mengakibatkan kematian. Hal-hal seperti itu biasa diseb…


    SERVICES DESK