Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…

M.AREIF ANDISHA

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…

SURVEI EPIDEMIOLOGI KESEHATAN HEWAN TERNAK SAPI DAN POTENSI PENYAKIT ZOONOSIS…

SUCI WULANDARI

Zoonosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, klamidia dan protozoa seperti cacing dan ektoparasit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia dan sebaliknya. Satwa liar merupakan salah satu faktor risiko yang diperkirakan berpotensi menularkan penyakit zoonosis. Kawasan Lanskap Leuser merupakan wilayah yang diperkirakan banyak berlangsungnya interaksi satwa liar dengan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kategori tindakan…

KEBIJAKAN DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MENDUKUNG UPAYA MITIGASI KONFLIK D…

CINDY ATIKA

Angka kejadian konflik manusia dengan satwa liar di Kabupaten Aceh Selatan cukup tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya transmisi penyakit zoonosis. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mitigasi konflik manusia dengan satwa liar dan risiko transmisi zoonosis dari satwa liar ke manusia, sehingga perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemerintah daera…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

STUDI PENYEBARAN BIJI (SEED DISPERSAL) OLEH SATWA LIAR DI KAWASAN KAMPUS UNIV…

SOFIANI

ABSTRAK Sofiani. 2017. Studi Penyebaran Biji (Seed Dispersal) oleh Satwa Liar di Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Abdullah, M.Si., (2) Mimie Saputri, S.Pd., M.EEL. Kata kunci: Penyebaran Biji, Satwa Liar, Kawasan Kampus Penyebaran tumbuhan secara alami salah satunya dibantu oleh satwa liar. Saat ini informasi mengenai penyebaran biji ol…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITERI-01 BANDA ACEH NOMOR: 138-K/P…

ACHMAD LUTHFI

Pasal 21 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan: “Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”. Di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENERAPAN…

Elyanur

ELYANUR, 2014 ABSTRAK PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (SUATU PENELITIAN DI KANTOR BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp, tabl, bibl, app. (MUKHLIS. S.H, M.HUM) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pe…


    SERVICES DESK