Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT

T. Farid Arisyah

ABSTRAK T. Farid Arisyah, 2017 Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Penjelasan angka 3, huruf e, KUHAP menyebutkan bahwa, “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”. Dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda, maka penyelesaian perkaranya dilakukan secara …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’…

Nila Janiati

ABSTRAK Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, dimana termasuk juga didalamnya mengatur tentang Pemerkosaan, me lalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan secara mendasar terkait dengan “Pemerkosaan” ini, tepatnya pada bagian ketuju…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN B…

NURUL RISKIYANA

ABSTRAK Nurul Riskiyana, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 5 Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap larangan merokok di KTR, khususnya di tempat pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Rumah Sakit (R. S) Fakinah, R. S. Ibu dan Anak, dan R. S. Meuraxa, yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untu…

PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UN…

Ichsan Maulana

ABSTRAK ICHSAN MAULANA, PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH 2017 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57), pp., bibl. (Zahratul Idami, S.H., M,Hum.) Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang le…

KAJIAN NORMATIF ATAS PEMBERLAKUAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 20…

Erick Miranda

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf (b) dan (c) menjelaskan bahwasanya Qanun tersebut juga berlaku bagi non muslim yang ada di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jarimah yang ada di dalam Qanun Jinayat yang dapat diberlakukan kepada masyarakat non muslim dan untuk mengetahui apakah dengan adanya hukuman cambuk yang ada di dalam Qanun Jinayat dapat tercapai tujuan pemidanaan dikaitkan dengan filosofi pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam …

PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH…

Mutiyanur

ABSTRAK PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MENURUT QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Sabang) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (V, 53) pp.,bibl.,tabl. (Rizanizarli, S.H,. M.H) Pasal 1 angka 23 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, khalwat adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa i…

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK HUKUMAN PE…

MAKBULL RIZKI

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam Qanun Jinayat yang dapat dipidanakan terhadap terpidana pelanggaran Syari’at Islam di wilayah Aceh. Penerapan hukuman cambuk tersebut menimbulkan perbedaan sikap dalam lingkungan masyarakat, perbedaan sikap yang terjadi tersebut berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi penerapan peraturan tersebut. Sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk tersebut dapat mencetuskan perilaku menyetujui atau …

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HU…

Muhammad Isa

PELIBATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KANNWIL KEMENKUMHAM ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN DI KABUPATEN ACEH BESAR Oleh : Muhammad Isa ?) Efendi ??) Suhaimi ???) ABSTRAK Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian penting dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pembentukan/penyusunan undang-undang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 m…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

OPTIMISME MENGHADAPI MASA DEPAN PADA TERPIDANA QANUN JINAYAH YANG TERKENA HUK…

Mhd. Ayita Bahar

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Pada pelaksanaannya hukuman cambuk berimplikasi pada kondisi psikologis dan sosial terpidana yang berdampak terhadap rendahnya optimisme. Hal tersebut perlu diubah terpidana untuk mampu tumbuh sehat dan optimis menghadapi masa depan. Sikap optimisme merupakan salah satu emosi positif yang berhubungan dengan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimisme…

MODEL PENGADAAN LAHAN UNTUK INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA SIGLI

MUHAMMAD KHALED

MODEL PENGADAAN LAHAN UNTUK INFRASTRUKTUR HIJAU DI KOTA SIGLI Oleh: Muhammad Khaled NIM. 1409200060064 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Ir. M. Isya, M.T. 2. Dr. Ashfa, S.T., M.T. ABSTRAK Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan memiliki nilai untuk keperluan maupun kebutuhan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya lainnya. Pengalokasian dua puluh persen RTH publik dari luas wilayah perkotaan Kota Sigli seperti yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Pidie nomo…

  • Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK