Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU YANG MENGAKIBATKAN R…

Destri Pitriyana

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.0…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN CRACKERS NON GLUTEN DI KOTA BA…

M Thoriq Achyar

RINGKASAN Bauran pemasaran adalah komponen dalam pemasaran yang dapat diubah dan dikendalikan oleh perusahaan untuk menarik minat konsumen dalam memilih sebuah produk. Bauran pemasaran mengacu pada 4P yaitu Product (produk), Price (harga), Promotion (promosi) ),dan Place (tempat). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran meliputi produk, harga, tempat dan promosi terhadap keputusan pembelian Crackers Non Gluten. Penelitian ini merupakan peneliti…

PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PE…

Muhammad Radhi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi…

HUBUNGAN REGULASI EMOSI DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIER PADA SISWA KELAS …

AURA NABILA NINGSIH MANURUNG

Aura Nabila Ningsih Manurung. (2025). Hubungan Regulasi Emosi dengan Pengambilan Keputusan Karier Pada Siswa Kelas XI SMK Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Fajriani, S.Pd., M. Ed dan Dara Rosita, S.Pd., M.Ed. Regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi emosi agar dapat merespons situasi secara adaptif, termasuk dalam konteks pengambilan keputusan karier. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi gam…

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN KAPAL MENGGUNA…

M. AHLUL NAZRI

Penentuan prioritas perbaikan kapal di galangan kapal sering kali dilakukan secara subjektif dan tidak terstruktur, sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode Fuzzy Logic untuk membantu menentukan prioritas perbaikan kapal secara objektif. Sistem ini menggunakan empat kriteria penilaian, yaitu Tingkat Kerusakan Kapal, Waktu Kesiapan Material, Ketersediaan Tenaga …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN NOMOR: 5/PID.SUS-ANAK…

ARNEL ARI PUTRA HARAHAP

ABSTRAK ARNEL ARI PUTRA HARAHAP, (2021) M. Iqbal, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa identitas Anak, Anak korban, dan Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Ultimum remedium), akan tetapi, ketentuan pasal-pasal tersebut belum terlaksana dalam putusa…

JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH JAN…

TASYA NABILA

Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai tidak merupakan alat bukti. Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 23/JN/2023/MS.Jth, terjadi ketidaksesuaian antara keterangan anak korban dan keterangan terdakwa sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian antara kesaksian terdakwa dan kesaksian anak korban sebagai alat bukti dal…

PENGARUH PEMASARAN ONLINE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION DIKALAN…

Ima Yuliana

Ima Yuliana (2025). Pengaruh pemasaran online terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala. [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Dibimbing oleh Drs. Amrusi, M.Si dan A. Razak, S.Pd., M.S.M. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran online terhadap keputusan pembelian produk fashion pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya trend belanja on…

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGA…

Riyan Auliyanda Safrizal

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat menegaskan bahwa, 1) Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah dan mufakat”. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012, menegaskan kembali bahwa putusan peradilan adat ber…




    SERVICES DESK