PENGARUH ORIENTASI KARIR PROTEAN TERHADAP OPTIMISME KARIR YANG DIMEDIASI OLEH…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Orientasi Karir Protean terhadap Optimisme Karir dengan Adaptabilitas Karir dan Efikasi Diri Pengambilan Keputusan Karir sebagai mediator pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Data diperoleh melalui survei dengan membagikan kuisioner terhadap 250 orang Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala sebagai sampel yang mewakili populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adal…
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 71/PDT/2020/PT BNA TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENG…
Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 71/PDT/2020/PT Bna., merupakan putusan yang memutus sengketa ekonomi syariah melalui badan peradilan umum. Dalam putusannya, majelis hakim telah memutus menerima perkara tersebut dan mengadilinya. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yurisprudensi, doktrin, mengharuskan …
PENGARUH PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS, INTENSITAS MORAL, RELIGIUSITAS DAN MATER…
PENGARUH PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS, INTENSITAS
MORAL, RELIGIUSITAS DAN MATERIALITAS TERHADAP NIAT
WHISTLEBLOWING
(Studi Eksperimen Pada Mahasiswa Akuntansi di Indonesia)
Oleh : Miftahul Jannah
NPM : 1901203010026
Pembimbing : 1. Dr. Mirna Indriani, S.E., M.Si., Ak., C.A.
2. Dr. Ratna Mulyany, BACC., MSACC.
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang sudah menginisiasi whistleblowing
pada tahun 2018, akan tetapi baru dapat dilaksankan ditahun 2021, setelah
sebelumnya …
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGAR…
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN AJUDIKASI KHUSUS OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Fariz Ichwan
Eddy Purnama
Iskandar A.gani
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberi kewenangan Ombudsman dalam penyelesaian ganti rugi untuk melaksanakan ajudikasi khusus, serta mengamanahkan mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden, maka daripada itu Ombudsman mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang proses ajudikasi khus…