Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN NOMOR 98/PID.B/2020…

PUTRI AYU MEI BUNGA

Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan Nomor 98/Pid.B/2020/Pn Ttn terdakwa Ismail Saputra Bin Zainun Ar melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dalam proses pengambilan uang tersebut disertai dengan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi bahwa kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan 372 (KUHP). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta yang ada, yaitu fakta keterangan saksi, dan juga kronolgi dalam pr…

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TINDAK PI…

AGNES NATALIA SITORUS

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi si pemilik Data Pribadi tersebut. Walaupun di dalam UU PDP tersebut sudah menetapkan sanksi yang akan diberikan terhadap tindak pidana tersebut, akan tetapi dala…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (SUATU PENELI…

PUTRI ALMAAS HAWARI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan ketentuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong…

TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…

Rahmanidar

Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana penipuan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi atau menghapus piutang, diancam pidana penipuan paling lama (4) tahun,”. Namun demikian, dalam praktiknya tindak pidana penipuan masih sering terjadi di …

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN D…

MUHAMMAD HAIKAL

Penipuan dapat dilakukan secara individu ataupun secara bersama-sama yang disebut sebagai penyertaan. KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu/ martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau agar memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat …

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 958/PID.B/2022/PN BDG TEN…

Tias Pramesti Amelia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 958/Pid.B/2022/PN.Bdg yang mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. Bebi Hendrawibawa, Mt dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan. Namun, dalam kenyataanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur mengu…

TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (SUATU PENELITIAN TERHADAP PUTUSA…

Indah Widiya Ningsih

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Indah Widiya Ningsih, 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,76).,pp.,bibl. Dr. MOHD. DIN., S.H., M.H., Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan oran…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

RIVA RAININZA

ABSTRAK Riva Raininza, 2019 Mukhlis, S.H, M.Hum. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilaku…

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA (SUATU …

farhan telaumbanua

Skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis yang menerapkan skema Piramida adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapa…


    SERVICES DESK