Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLE…

Aura Maharani Wisesa

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi anak sebagai kelompok yang rentan. Tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, khususnya yang dilakukan oleh ayah kandung, memiliki dampak yang sangat serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban masih menghadapi berbagai ken…

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

POLITIK HUKUM DALAM KONSTRUKSI MODEL PEMBINAAN TERPIDANA JINAYAT DI ACEH

Amrullah

ABSTRAK Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seca…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKS…

Cahya Mauliddia

Pelindungan data pribadi merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Setiap penggunaan dan pengungkapan data pribadi wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan persetujuan pemilik data. Namun, dalam praktik transaksi pinjaman online masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan, sehingga menimbulkan kerugian dan pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Penelitian …

VIKTIMISASI PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM P…

MUHAMMAD RAUSYAN FIKRA

Penipuan merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan normatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP), akan tetapi tindak pidana penipuan faktanya masih kerap terjadi. Meningkatnya tindak pidana penipuan turut berdampak pada melonjakkmeningkatkan korban yang ditimbulkan (viktimisasi). Viktimisasi dalam konteks ini merupakan proses terjadi penderitaan atau kerugian materil pada harta korban aki…

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN ED…

Rachmi Martiya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) ABSTRAK Rachmi Martiya ⃰ Ida Keumala Jeumpa ⃰ ⃰ Sulaiman ⃰ ⃰ ⃰ Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar keamanan, mutu dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya di wi…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI…

Muhammad Farhan Al Hafidz

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di Aceh yang lebih efektif. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ME…

Kevint Putra Marza

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi be…

TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 …

SRI REZEKI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip utama dari perkawinan adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak, sehingga setiap bentuk perkawinan yang dilakukan dengan unsur paksaan bertentanggan degan hak asasi manusia, hukum nasional, maupun norma agama. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kek…

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN…

MELISA PANDU WINENDA

i ABSTRAK MELISA PANDU WINENDA, PENGHENTIAN PENYIDIKAN 2016 TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52), pp., tabl., bibl, app. (NURHAFIFAH, S.H., M.Hum) Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa terny…


    SERVICES DESK