PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI O…
CUT NILA SARI, PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT TANPA IZIN EDAR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(iv, 70), pp., tabl., bibl.
Riza Nizarli, S.H., M.H.
Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan p…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NO. 47/ Pid.B/2011/PN.…
ABSTRAK
WAHYU ANGGARA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SABANG NOMOR :
2014 47/Pid.B/2011/PN.SAB TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,50) pp, bibl, app.
Dr. Mohd Din, S.H., M.H.
Ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa apabila tidak terpenuhinya semua rumusan unsur suatu tindak pidana dalam putusan pemidanaan, maka akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Dalam putusan hakim pengadilan negeri …
Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Ka…
ABSTRAK
FAKHRULLAH, Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika
2013 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)
Fakultas Hukum Unsyiah
(vi, 64) pp., tabl., bibl.
Nursiti, S.H., M.Hum.
Disparitas pidana di dalam sistem pemidanaan, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan, bagi …
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 06/Pid.B/2012/PN-LGS TENTANG PUTUSAN TIN…
Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( UU Narkotika) menentukan bahwa dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ) bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam putusan Nomor 06/Pid.B/2012/PN-LGS, majelis hakim Pengadilan Negeri Lan…
pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan (Studi tentang kontrol dan reh…
ABSTRAK
Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah yang dibentuk untuk membina dan merehabilitasi anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum serta pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi penting untuk mempersiapkan individu-individu yang direhabilitasi agar siap ketika selesai menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan serta mencegah individu tersebut untuk mengulangi lagi kesalahannya. Oleh karena itu dibutuh…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RNTOTO GELAP (TOGEL)…
Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana dinyatakan
bahwa Perjudian dilarang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah). Meskipun ancaman hukuman sangat berat, perjudian toto gelap (togel)
masih saja terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resort R…
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZI…
ABSTRAK
SUPRIADI, PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP
2015 TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 57)., pp., bibl.,
( Mukhlis., S.H., M.Hum. )
Pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa “Setiap orang yang
melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertamba…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT/MESUM BERDASARKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 200…
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum merupakan salahsatu dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku juga di Kota Subulussalam. Larangan khalwat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimana dinyatakan bahwa khalwat hukumnya haram dan dilarang dalam Syariat Islam. Bagi pelaku diancam dengan hukuman cambuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Namun pada kenyataannya di Kota Subulussalam masih banyak terjadi p…
PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI…
ABSTRAK
MH. LAYLA,
2015 PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 56), pp., bibl., tabl.
IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H
Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa,“saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan…
TINDAK PIDANA P[ERJUDIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SUBULUSALAM)
ABSTRAK
IIN PRATAMA TJ
2015
TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Subulussalam )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(V,54,pp,table,bibl)
M.IQBAL, S.H., M.H.
Hukum positif indonesia melarang tindak pidana perjudian seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 1 ayat …
