TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WIL…
ABSTRAK
RANGGA RIZKI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL
PRADANA, BELI SECARA ONLINE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2015 ( vi, 65 ), pp., tabl., bibl., app.
M. IQBAL, S.H., M.H.
Tindak pidana penipuan dalam jual beli secara online pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya namun yang membedakan hanyalah pada sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan media elektronik. Dasar hukum yang dapat menjerat pelaku tin…
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEH(SU…
ABSTRAK
RULLY PRADITYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAWANG DARI KAWASAN BEBAS SABANG KE BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Bea dan Cukai Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56)pp, tabl, bilb
Riza Nizarli S. H., M. H
Pasal 102 huruf (a), (b) dan (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan ditentukan, bahwa mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai da…
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (…
ABSTRAK
DWI WULANDARI,
2014
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA (KUHAP) DAN (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 66), pp., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H)
Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran secara materil. Pada proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materil terdapat beberapa aspek pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP sekarang sudah tidak layak untuk di gunakan dikarenakan alat bukti yang semakin b…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 447/PID.B/201…
ABSTRAK
RAHMAT FADLI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
2015 NOMOR 447/PID.B/2012/PN-BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,55), pp, bibl, app.
Nursiti, S.H., M.Hum
Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 447/PID.B/2012/PN-BNA mendakwa RS telah melakukan tindak pidana pencabulan (Pasal 289 KUHP) terhadap korban RH. Seharusnya dakwaan yang diajukan adalah perkosaan terhadap orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya,…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN (SUATU PENELITI…
ABSTRAK
RIJAL IRFANDI.,
2015 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN
(Suatu Penelitian di Polsek Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat )
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v, 57) pp, tbl, bibl.
TARMIZI, S.H., M.Hum
Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipi…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK(STUDI …
ABSTRAK
TRI KARUNIA PUTRI AMELIA, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
2015 TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS DI LAPAS KLAS IIA BANDA ACEH)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,54),pp.,bibl
(Dr. DAHLAN ALI., S.H., M.Hum., M.Kn.,)
Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV dalam Buk…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUN…
ABSTRAK
MUHAMMAD DUSTUR PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU GIOK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGAN RAYA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,54), pp., bibl.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 17 (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan secara tegas melarang pengunaan kawasan hutan tanpa izin yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, ancaman hu…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus). Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang da…
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA…
ABSTRAK
Muhammad Resa Mahza,
(2016)
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA JUAL BELI NARKOTIKA JENIS SHABU DI KOTA LHOKSEUMAWE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55) pp.,bibl.,tabl.,app.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Larangan bagi setiap orang yang menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, …
PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBA…
ABSTRAK
DEWI PRIHATIYANINGSIH, PELAKSANAAN PEMBINAAN
(2014) TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH
FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala
(v, 72) pp., bibl.
TARMIZI, S.H., M.Hum.
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana yang melakukan pelanggaran pada saat proses pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan akan dikenakan sanksi yang keputusannya dapat diambil oleh Kepa…
