Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAL…
Khairida
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT Khairida? Prof. Dr. Syahrizal Abbas?? Dr. Mohd. Din??? ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang terse…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Ahmad Zulpikar
ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTI…
RIZQI NURUL FADHILAH
PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Rizqi Nurul Fadhilah* Dahlan** Mujibussalim*** ABSTRAK Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataanya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan ti…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA …
Wirza Fahmi
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Wirza Fahmi Mahdi Syahbandir Efendi ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ap…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KONSEP PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDA…
Rusmiati
ABSRTAK Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan acaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihu…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Syamsuar Caniago
PENDAMPINGAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh: Syamsuar Caniago* Dahlan ** Efendi*** ABSTRAK Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”. Dalam hal ini Bapas mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan p…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA…
Erna Kurniawati
KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH ABSTRAK Erna Kurniawati Adwani Mujibussalim Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
SYAHRUMAN TAJALLA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…
Teuku Rachmad Kurniawan
PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya