PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTOD…
ABSTRAK
Ratu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 72). pp., bibl., tabl., app.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)
Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam…
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD NURUL FAJRI,
2015 UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPROSES PADA PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)
(v,58)pp,tabl,bibl,app
Fakultas Hukum Unsyiah
(Nursiti. S.H, M.Hum.)
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat menegaskan bahwa ada 18 perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong. Banyak orang mendifinisikan perselisihan dalam rumah tangga sama dengan kekera…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/…
ABSTRAK
CUT RIZKY FEBRINA, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO NOMOR:
2015 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,65) pp, bibl, app.
RIZANIZARLI, S.H.,M.H.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan suatu sistem ancaman pidana minimum khusus (straf minimum rules) dalam penjatuhan sanksi pidananya. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pe…
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF …
PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAAR-DELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF
PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENDEK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp., tabl., app., bibl.
AINAL HADI, S.H., M.Hum.
Pasal 14a KUHP mengatur bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara maksimal satu tahun, pidana kurungan (bukan pengganti denda) maksimal satu tahun, dan pidana denda. Penjatuhannya disertai dengan…
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN…
ABSTRAK
JONI FERNANDO, TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP
2014 ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( v, 52), pp., tabl., bibl.
(MAHFUD, S.H., LLM)
Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena perbuatan ini melanggar hak-hak anak dan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Dalam Pasal 13…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMA…
APRIZA WANA LESTARI,
2013
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SUPIR ANGKUTAN BARANG KHUSUS YANG TIDAK MEMARKIRKAN KENDARANYA DI TERMINAL YANG TELAH DISEDIAKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,53),pp.,tabl.,bibl
(Tarmizi S.H., M.Hum)
ABSTRAK
Pasal 162 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, kendaraan bermotor angkutan barang khusus wajib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah ditetapkan. …
INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM…
ABSTRAK
KAUSAR YOVANDI, INKONSISTENSI PENGGUNAAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD 1945 PADA PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI KASUS NARKOTIKA
(Analisis Putusan No. 38PK/Pid.Sus/2011 dan Putusan No. 39PK/Pid.Sus/2011)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54), pp., bibl.,
(Dr. MOHD DIN, S.H., M.H.)
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Sehingga dalam putu…
