PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI…
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pembinaan merupakan tujuan utama dalam menjalani masa hukuman. Dalam hal pembinaan terdapat penggolongan pembinaan. Hal ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh 12 warga binaan Lapas Kelas II Banda Aceh adalah Tindak Pidana Terorisme.
Penelitian ini bertujuan untuk men…
SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …
ABSTRAK
SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA
2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52) pp., tabl., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H)
Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR 113/PID.B/2013/PN-JT…
Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan hakim, dengan memperhatikan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap Penyalah Guna Narkotika Golong…
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASU…
A B S T R A K
RINALDIANSYAH, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
2014 PERUSAKAN BARANG DAN PENYELESAIANNYA
(Studi Kasus Terhadap Pelemparan Bus Angkutan
Umum di Ruas Jalan Banda Aceh-Medan)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 53) pp., tabl., bibl.,app
M.IQBAL, S.H., M.H.
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali …
TINDAK PIDANA MELAKUKAN ALIH MUAT DI KOLAM PELABUHAN TANPA PERSETUJUAN SYAHBA…
Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan, bahwa kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Ancaman pidananya terdapat dalam pasal 322 yang berbunyi bahwa Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa perset…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SU…
ABSTRAK
MUHAMMAD ABRAAR,
(2021)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp., tabl., bibl.
NURSITI, S.H., M.Hum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara konsisten. Perlindungan hukum terhadap korban…
