Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN OLEH TENAG…

ANDI MIRZA

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Namun, dalam penelitian ini tenaga kesehatan telah melakukan kelalaian yaitu salah transfusi darah B yang seharusnya adalah darah O. Hal ini bertentangan dengan kewajiban tenaga kesehatan yang seharusnya merawat pasien. Tenaga kesehatan terse…

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KOMPRESOR…

MAULANA HALIM PUTRA

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan penyebab penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku yang tidak terlaksana sepenuhnya, hambatan dalam menanggulangi dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggunaan kompresor sebagai alat bantu tangkap ikan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan kompresor tidak terlaksana sepenuhnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan telah diselesaikan oleh lembaga adat. Hambatan penanggulangan t…

PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS…

Zulyani Mahmud

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupaka…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

MUHAMMAD ALVIN IS

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab, hambatan dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor karena faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum, faktor lemahnya sarana atau fasilitas yang tidak memadai seperti kurangnya tempat pengecekan barang penumpan…

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LHOKSEUMAWE

DINA DIAN KHALIDA

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. intelektual; d. sikap dan perilaku; e. kesehatan jasmani dan rohani; f. kesadaran hukum; g. reintegrasi sehat dengan masyarakat; h. keterampilan kerja; dan i. latiha…

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA PASIR IMPOR DARI KAWASAN PABEAN (SUATU PENEL…

AMELIA NURMANTHY

Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa, setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 …

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANKAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN…

MUHAMMAD RESA MAHZA

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, meliputi penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan kegiatan lain. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 selanjutnya disebut U…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 295/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK P…

ASHABUL KAHFI

Penulisan studi kasus ini memiliki tujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang mengabaikan alat-alat bukti yang dihadirkan ,dasar pertimbangan hakim dalam memutus unsur pasal, dan menjelaskan dalam menjatuhkan putusan apakah sudah terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hasil analisa studi kasus ini menjelaskan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan diangap kurang cermat dalam memberi putusan tidak bersalah atas dakwaan primair Jaksa Penuntut umum. Menurut per…


    SERVICES DESK