Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…

Khairunisa Magfirani

ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (SUATU PENELITIAN DI WILA…

M.Azhar Syahputra

ABSTRAK M. AZHAR SYAHPUTRA, (2022) TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL KATEGORI GALIAN C (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl (Dr. Rizanizarli, S.H, M,H.) Berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan dijelaskan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (…

TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu P…

Laili Assyura

ABSTRAK LAILI ASSYURA (2022) TINDAK PIDANA MENGUASAI DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58),pp.,bibl,.tabl Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M.H. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dalam Pasal 2 ayat (1) menent…

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

M. ALFI SYAHRI DAULAY

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.Salah satu pendekatan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Sing…

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH

Ira Nurliza

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH IRA NURLIZA SYAHRIZAL ABBAS RIZANIZARLI ABSTRAK Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun. Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah…

TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYA…

Syahmizar

Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang menentukan bahwa: “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan”. Meskipun telah …

TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTA TNI KODAM …

Rana Ulfah

Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dapat kita jumpai ketentuannya dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 Pasal 49 tentang penelantaran dalam rumah tangga yaitu: siapa yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan yang menelantarkan orang lain akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pada kenyataanya, masih terdapat anggota TNI yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga. perbua…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELEMBUNGAN HARGA (MARK UP) YANG DILAKUKAN OLEH PIH…

Raudhatul Jannah

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara maksimal seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun kenyataannya hingga sa…

ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PEMBAURAN NARAPIDANA DI DALAM MASYARAKAT (SUATU …

AHMAD FAHRIZAL

Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan, dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat serta memperoleh keterampilan. Namun, kenyataannya pada program asimilasi rumah dilakukan dengan menempatkan narapidana yang menjalani sisa masa hukumannya di …


    SERVICES DESK