Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG YANG MEMERLUKA…

RAFFI AKBAR

ABSTRAK RAFFI AKBAR PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENINGGALKAN ORANG (2022) YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 54) pp.,bibl.,tabl.,app Dr. Ida Keumala Jeumpa,S.H., M.H. Tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan tercantum dalam KUHP Bab XV Pasal 304 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan seng…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (S…

Ayu Azzahrawani

ABSTRAK Ayu Azzahrawani, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 2018 PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73),pp.,bibl.,app.,tabl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Adanya larangan mesum/ikhtilath sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan …

PEMENUHAN HAK ATAS MAKANAN, KESEHATAN, REMISI DAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA J…

AAN SETIAWAN

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan apakah narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ada mendapatkan hak atas makanan, kesehatan, remisi, dan asimilasi, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak atas makanan, kesehatan, remisi dan asimilasi bagi narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ditemukan bahwa narapidana jinayat mendapatkan perlakuan dan pemenuhan hak yang sama dengan narapidana …

ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH AKIBAT CO…

TEUKU IRFAN RIYADI

ABSTRAK TEUKU IRFAN RIYADI, (2021) ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH AKIBAT COVID-19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp.,bibl.,tabl,app (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 disebutkan bahwa pem…

PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B …

Yusra Sesma Putri

ABSTRAK YUSRA SESMA PUTRI, 2019 PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,75) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H.,M.Hum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam (Pasal 14 huruf j) disebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak Asimilasi. Tujuan Asimilasi adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan, agar dapat hidup …

ASIMILASI NARAPIDANA NARKOTIKA SAAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI LEM…

MUHAMMAD ANIEL RAMADHAN. S

ABSTRAK Muhammad Aniel Ramadhan. S (2022) Asimilasi Narapidana Narkotika Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H, M.Hum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga…

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA KELAS II A BANDA …

ARIF FONNA

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan publik, keresahan tersebut menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat sehingga ada yang mengklaim bahwa program asimilasi tersebut hanyalah permainan pemerintah mengingat…

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP KELUARGA SEDARAH (INCEST) (SUATU PENELITIA…

PUTRI BALQIS CHAIRUNNISA

ABSTRAK Putri Balqis Chairunnisa, 2022 Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000…

ANALISIS KONSTRUKSI DAN UTILITAS PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA TERHADAP PEL…

Yusni Febriansyah Efendi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menentukan 2 (dua) jenis pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Akan tetapi jamak didapati penambahan klausul pidana kurungan pengganti denda dalam beberapa putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup padahal jenis pidana tersebut tidak dikenal di dalam UU PPLH. Selain itu, pidana kurungan pen…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELI…

NAUFAL AKRAM

TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Sabang) Naufal Akram, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59),pp., bibl.,tabl,,app. (Mukhlis S.H., M. Hum.) Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan…




    SERVICES DESK