Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MENGEDARKAN UANG PALSU SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…

FARDILLAH YULLANDA MANIK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta hambatan dan upaya penanggulangan dari penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana menyimpan uang palsu. Hasil penelitian dalam tindak pidana menyimpan uang palsu secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan tidak mengetahui bentuk uang asli dan palsu. Pemberian sanksi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang yang diberikan keringanan dan kesamaan penjatu…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SU…

MUHAMMAD AQIL ARRAFI

ABSTRAK Muhammad Aqil Arrafi, 2022 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57)pp., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu ju…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA YANG …

INTAN NURALIZA

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Serta Ekosistemnya mengatakan kalau tiap orang di larang buat menangkap, melukai, menewaskan, menaruh, mempunyai, memelihara, mengangkat, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Ancaman pidananya dalam Pasal 40 ayat (2) mengatakan kalau barang siapa dengan terencana melaksanakan pelanggaran terhadap syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) serta ayat (2) dan Pasal…

TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (SUAT…

CUT MUNAWARAH

ABSTRAK CUT MUNAWARAH, TINDAK PIDANA PERCOBAAN 2022 PERDAGANGAN PEREMPUAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.54...)PP.,tabl., bibl …

TINDAK PIDANA USAHA TAMBANG BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (SUATU…

Anya Febby Mutia

Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kura…

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGAD…

EL FARISY

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengatakan tindak pidana membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukkannya seperti pekerjaan, pertanian, dan benda pusaka yang mendapatkan izin sesuai undang-undang, dan ancaman hukuman dari tindak pidana tersebut adalah 10 tahun penjara, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdapat 5 kasus tindak pidana membawa sejata taja…

TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN MOTIF PENYEBARAN MUATAN PORNOG…

ALFI SOFYAN JORA

Tindak pidana pemerasan di atur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Di wilayah hukum Pengadilan Nege…

TINDAK PIDANA TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DENGAN PEMBERATA…

MUHAMMAD RIFKI FADHIL

Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 1 sampai dengan ke 5 dijelaskan bahwa pemberatan terhadap tindak pidana pencurian yaitu harus memenuhi beberapa unsur yaitu dilakukan pada malam hari, dengan cara membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, pada waktu terjadi kebakaran, dilakukan lebih dari satu orang dan objek atau barang yang dicuri merupakan hewan ternak. Namun walaupun KUHP sudah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pencurian deng…

GAMBARAN PERSONAL HYGIENE NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA…

Irwansyah

Kebersihan diri merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh narapidana dalam mempertahankan derajat kesehatan terutama selama berada di Lembaga Pemasyarakatan karena faktor lingkungan yang padat membuat kontak langsung antar penghuni sulit dihindari. Tujuan penelitian secara umum untuk mengetahui gambaran personal hygiene narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian deskriptif eksploratif. Populasi dalarn penelitian ini …

GAMBARAN KONSEP DIRI NARAPIDANA WANITA DI CABANG RUMAH TAHANAN LHOKNGA ACEH B…

Cut Rinada Silviana

Jumlah narapidana wanita di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, Data terakhir bulan Februari tahun 2013 jumlah narapidana wanita di Indonesia adalah 5.031 orang. Para narapidana akan mengalami pemenjaraan atau penahanan yang memunculkan minimnya kontak dengan dunia luar. Penilaian negatif dari masyarakat juga mereka dapatkan sehingga mereka terkucilkan. Hal ini dapat mempengaruhi konsep diri mereka, Tujuan umum penelitian ad…


    SERVICES DESK