Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

MUTIA RAHMAH

ABSTRAK MUTIA RAHMAH, (2023) TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang) Fakultan Hulum Universitas Syiah Kuala (iv,65).,pp.,tbl.,bibl.,app. Mukhlis S.H., M.Hum Pasal 194 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 1 Milyar rupiah…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR K…

HAYATUN NAFIS

ABSTRAK Hayatun Nafis, 2023 TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.) Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan…

TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (SUATU PENELITIAN DI WI…

Fitriana

ABSTRAK Fitriana, TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Suatu Penelitian di Wilayah 2023, Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala (v,50,) pp.,tabl,bibl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum) Dalam Pasal 480 ayat (1) Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya …

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…

IMAM FIRDAUS

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,51).,pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK IMAM FIRDAUS, 2023 (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeri…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIA…

YURICO AZI UTARI

Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Neger…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DARI TINDAK PIDANA…

Rian Gumiwa

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberi…

PENGGUNAAN ASAS IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chairul Anwar

Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan Minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Asas in dubio pro reo merupakan asas hukum yang mempunyai arti jika terdapat keragu-raguan harus diambil yang meringankan hukum. Namun dalam prakteknya hakim kurang mengimplementasikan asas in dubio pro reo seperti dalam Putusan Pengadilan Neger…

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK KARENA …

DESKY FERDYAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TIDAK MEMENUHI PANGGILAN PENYIDIK KARENA ALASAN SAKIT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Desky Ferdyan* Dahlan** Ali Abubakar*** ABSTRAK Memenuhi panggilan pemeriksaan adalah kewajiban hukum (Legal Obligation). Bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun ahli diwajibkan untuk memenuhi panggilan. Pemanggilan terhadap tersangka bertujuan untuk memudahkan dilakukannya proses penyidikan. Namun, penyidik menemui kesulitan saat melakukan pemanggilan terhadap tersangk…

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADA…

Adji Abdillah

PENGATURAN PIDANA PERCOBAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (ANALISIS TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI) ABSTRAK Adji Abdillah Mohd. Din * Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ** *** Pidana percobaan merupakan alternatif pemidanaan sebagai pengganti pidana penjara yang sudah lama diatur dalam KUHPidana Indonesia. Pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan berdampak baik bagi terdakwa karena memiliki manfaat serta penerapan pidana ini sejalan dengan t…

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM…

M. Fadhil Ferdika

ABSTRAK M. FADHIL FERDIKA ( 2023) TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PROYEK PEMBUATAN DAN PERBAIKAN FASILITAS UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 55 ), pp.,tabl.,bibl.,app. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mengggunakan nama palsu atau sifat palsu atau ti…


    SERVICES DESK