Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…
Indra Stary Pradhana
ABSTRAK Indra Stary Pradhana, (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) tabl.,bibl.,pp. M. Iqbal, S.H, M.H, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI AKIBAT KELALAIAN PELAYANAN MEDIS (STUDI D…
PANJI MAULANA
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum adminstrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Namun, pada kenyataannya masih ada rumah sakit yang melakukan kelalaian bahkan menjurus kepada kes…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEME…
Sahdansyah Putera Jaya
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Sahdansyah Putera Jaya Alvi Syahrin Suhaimi Dahlan Ali ABSTRAK Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan derivasi dari nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang diabstraksikan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras dan budaya yang dikenal dengan kehidupan komunal akan tetap dalam bingkai Bhin…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…
Feri Ichsan Karunia
PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN …
IBRAHIM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…
Ibsaini
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
SYAHRUMAN TAJALLA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya