Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

PUJA MANISA

Setiap pemegang hak cipta selain memiliki hak ekonomi juga terdapat hak moral. Ketentuan Pasal 5 UUHC hak moral itu tercermin dengan adanya tujuan larangan merubah lirik lagu dan syair. Pengaturan hak moral pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UUHC untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada pemakaian ciptaan untuk umum serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan pencipta. Lagu merupakan objek ciptaan yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (…

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (STU…

Ayu Mailiza Wanzira

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Internasional Rohingya di Aceh) Ayu Mailiza Wanzira Iskandar A. Gani Muazzin ABSTRAK Secara normatif perlindungan terhadap pengungsi diatur pada Pasal 33 Konvensi 1951 tentang status penungsi yang memuat prinsip non-refoulment, bahwa negara tidak boleh mengembalikan pengungsi ke wilayah negara asalnya yang mengakibatkan jiwanya terancam karena adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan atau pa…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO GAMES TERHADAP PENGGANDAAN TANPA IZIN PENCIPTA M…

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Cipta, khususnya dalam bentuk ciptaan digital seperti video games. Maraknya kasus penggandaan ilegal video games melalui website download games menunjukkan masih lemahnya efektivitas perlindungan hukum di era digital. Padahal, video games telah diakui sebagai ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Tindakan penggandaan tanpa i…

-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…

Nuril Hawa

ABSTRAK Nuril Hawa, 2025 PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 51), pp, bibl. Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M. Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 202…

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PDAM TI…

Yunita

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam praktiknya masih terdapat di masyarakat hak-hak konsumen belum terpenuhi seperti dalam pelayanan air bersih di PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, konsumen masih banyak mengeluhkan hak-haknya terkait pelayanan air bersih yang diakibatkan oleh kualitas dan kuantitas air …

ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN BUKU YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI MARKETPLACE DALA…

Zainul Arifin

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia marak terjadi, salah satunya pembajakan buku yang dicetak secara bebas tanpa Izin dari Pengarang atau Penerbit. Kasus ini semakin melebar ketika penjualan dilakukan secara online. Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Bulan April 2020 terdapat 25% format PDF yang dibagikan secara gratis, kemudian terdapat 54,2% penjualan buku fisik bajakan melalui Marketplace, dan 20,8% penjualan buku format PDF. Pada dasarnya Pasal 9 ayat (3) UUHC Tahun 201…

PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PE…

Ioshah Raseuki Mukhlis

Merek terdiri atas merek dagang dan merek jasa yang di dalamnya juga terdapat merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek terkenal diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Aturan lainnya merek terkenal terdapat dalam Pasal 6bis Paris Convention dan TRIPs. Namun dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dalam bentuk bentuk pemalsuan seperti merek terkenal “NIKE” menjadi merek “NEKI…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLIN…

MOHAMMAD FAJARSYAH

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK), adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 15 UUPK, adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA BUKU KOMIK TERHADAP PERBUATAN SCANLATION TANPA IZIN DI…

CUT MEUTIA SABRINA

Buku komik telah dilindungi pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, namun seiring dengan perkembangan teknologi, buku komik dapat dibaca secara virtual yang tersedia di internet serta mengakibatkan terjadinya Pelanggaran hak cipta seperti scanlation yang merupakan dua pelanggaran dilakukan sekaligus yaitu, pemindaian dan penerjemahan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta buku komik dan kemudian disebarluaskan melalui situs website di internet. Tujuan p…


    SERVICES DESK