TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT…
ABSTRAK
USWATUN HASANAH,
2015 TINJAUAN YURIDIS PASAL 22 KONVENSIHAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAPPENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUMINTERNASIONALFakultasHukum UniversitasSyiah Kuala.
(v, 63)pp., bibl.,app.
(Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum.)
Pasal 22 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang menyatakan bahwa pengungsi anak berdasarkan statusnya sebagai pengungsi maupun anak-anak yang mencari status pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta perlindungan …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANN…
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bag…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL (INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
ABSTRAK
Muhammad Iqbal, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL(INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE
2014
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 54) pp, bibl, app.
MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum.
Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Selain itu Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PA…
ABSTRAK
RISNAWATI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT BANK
(Suatu Penelitian Pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh Di Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 83)., pp.,bibl.,app
(RISMAWATI, S.H. M.HUM)
Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank bersama debitur dalam bentuk standart contract atau perjanjian baku. Debitur…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAY…
ABSTRAK
Trisno Nazli Syaputra, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KADALUWARSA DI SWALAYAN
2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 59) pp,. tabl,. bibl., app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Be…
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI IND…
Perlindungan hukum terhadap merek dagang asing terkenal di Indonesia di atur dalam Pasal 6 huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis oleh karena itu pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak, namun implementasinya khususnya di Indonesia pelanggaran merek yang sudah terkenal …
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK RNYANG DILAKUKAN OLEH ANAK…
ABSTRAK
JOHAN ARIFIN NST, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (Suatu Penelitian Di
Kota Medan)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v. 60) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak telah mengamanatkan mengenai kewajiban memberikan perlindungan
hukum terhadap anak pelajar di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan.
A…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA Y…
ABSTRAK
Finny Oktari Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp,. tabl., bibl,.app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan ba…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WAR…
ABSTRAK
SANDI NURANDA PUTRA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI
(Studi pada 3 Bidang Usaha Jasa Warung Kopi di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 61)., pp., bibl., tabl., app.,
( Mustakim., S.H., M.Hum )
Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pemberi kerja dalam mempe…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA(OUTSOURCING) BERKAITAN DENGAN U…
Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak untuk kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap pekerja khususnya pekerja outsourcing yang masih mendapatkan upah di bawah standar upah minimum, sebagaimana yang terjadi pada sebagian pekerja outsourcing di PT Lafarge Cement Indonesia.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana per…
