Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH

Elsa Yumilda

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH Elsa Yumilda ? Darmawan ?? M.Adli ABSTRAK Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah maka menjadikan anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM, ORIENTASI ETIKA IDEALISME, ORIENTASI ETIKA RELAT…

Azhari Efendi

ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Pengaruh perlindungan hukum, orientasi etika idealisme dan orientasi etika relativisme secara simultan pada intensi whistleblowing, (2) Pengaruh perlindungan hukum mempunyai pada intensi whistleblowing, (3) Pengaruh orientasi etika idealisme pada intensi whistleblowing, (4) Pengaruh orientasi etika relativisme pada intensi whistleblowing (5) pengaruh retaliasi pada intensi whistleblowing. Populasi penelitian ini yaitu mahasiswa universita…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PEN…

Martunis

GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Martunis* Dahlan** Mahfud*** ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar’iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Per…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNG…

Hendrika

Pasal 77 KUHAP memberikan kewenagan bagi terdakwa untu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan dimaksud merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dengan mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa yang mengal…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT (STUDI TERHADAP…

Zahrul Fatahillah

Pasal 32 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Sertifikat harta benda wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir. Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONT…

Taufik

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT DAERAH ACEH Taufik? Azhari?? Mahdi Syahbandir??? ABSTRAK Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, jaminan sosial ini diselenggarakan oleh sebuah badan publik yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut (BPJS) yang bertanggung jawa…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG MENYESATKAN DI SURAT …

SAIDIL AMBIA

ABSTRAK Saidil Ambia, 2018 Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha seharusnya mengiklankan suatu produk barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyata…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Zulpikar

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN/AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAAN ALAT ANGKUTAN…

Ratna Dewi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN/AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAN ALAT ANGKUTAN LALU LINTAS JALAN DI KOTA BANDA ACEH (Suatu studi pada PT Jasa Raharja (Persero)) Oleh: Ratna Dewi 1 Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum. 2 Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.,M.Hum 3 ABSTRAK Pemerintah melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang berger…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK…

Alyani Maulida

ABSTRAK ALYANI MAULIDA, IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM 2018 TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (v, 56)., pp., tabl., bibl., Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal (1) Angka 8 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala daya upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk me…


    SERVICES DESK