Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLIKASI BATASAN USIA ANAK TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI PERNIKAH…

NUR AZIZAH

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu mengenai batasan usia minimal pernikahan dari yang sebelumnya perempuan berusia 16 tahun menjadi berusia 19 tahun. Namun, pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan meminta permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar’iyah. Perubahan Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan penulisan skripsi in…

DISPENSASI KAWIN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (SUATU PENELITIAN DI W…

RIAN SUPRIADI

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan resmi direvisi kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan Pasal 7 Ayat (1) terkait umur minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi wanita menjadi 19 tahun disamakan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mengurangi perkawinan di bawah umur. Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur di…

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES

Irmawati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Batas perkawinan minimal umur bagi wanita dipersamakan dengan batas umur laki-laki yaitu sama-sama sudah berumur 19 tahun. Namun dalam praktiknya di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues masih ada sebagian remaja yang sudah menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan perkawinan di bawah umur dan akibat yang dirasakan serta…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SY…

CUT THARI DITYA

ABSTRAK CUT THARI DITYA, 2020 TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73) pp.,bibl. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum Perceraian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terdapat dalam TINJAUAN HUKUM masyarakat dan dipandang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan. Perceraian bukan hal yang direncanakan, karena perceraian itu d…

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIK…

Cut Miftahul Jannah

TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH TERHADAP PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Cut Miftahul Jannah* M. Adli Teuku Muttaqin Mansur ABSTRAK Ada beberapa kasus yang terjadi perihal pernikahan melalui media elektronik ini diantaranya yaitu tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta antara Ario Sutarto dan Nurdiani Harahap, kemudian 4 Desember 2006 antara Syarif Abdurrahman Achmad dan Dewi Tarumawati di Amerika Serikat. Namun persoa…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN…

MUHIBBUN AMIR SYAH

ABSTRAK MUHIBBUN AMIR SYAH, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (viii, 67) pp, bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang selanjutnya menjadi sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Warisan adalah hak yang diperoleh seorang anak, namun dengan adanya peristiwa perkawinan siri, seorang anak yang dilahir…

LARANGAN PERKAWINAN SATU KAMPUNG DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI KECAMATAN BUK…

Rina Damayanti

ABSTRAK Rina Damayanti.2020. Larangan Perkawinan Satu Kampung di Tinjau dari Hukum Positif di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: 1) Drs. M. Nasir Basyah, M.Si 2). Erna Hayati, SH. M.hum Kata Kunci : Larangan Perkawinan, Satu Kampung, danHukum Positif Penelitian ini berjudul : “ Larangan Perkawinan Satu Kampung Ditinjau Dari Hukum Posit…

FUNGSI DAN MAKNA SENI PEPONGOTEN PADA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT GAYORNSUA…

Ira Gusriani

Seni pepongoten adalah salah satu kesenian dari daerah Gayo. Seni pepongoten ini adalah seni tradisi yang lahir dari kebudayaan masyarakat Gayo, seni pepongoten memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Gayo. Seni pepongoten diadakan pada acara adat perkawinan Gayo yaitu pada acara berguru dan munenes. Pada acara ini adalah acara khusus dalam suasana yang cukup khidmat, situasi yang sangat berbeda dengan acara lainnya, Situasi yang sangat mengharukan bagi siapa yang datang pada…

PELAKSANAAN ADAT PERKAWINAN PADA SUKU GAYO DI BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

Sumini

Judul penelitian ini adalah, Pelaksanaan adat perkawinan pada suku gayo di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya persepsi bahwa tata cara dan proses pelaksanaan adat perkawinan menentukan sistem dan jenis adat upacara perkawinan apakah tidak mengalami penggeseran dengan masuknya pengaruh unsur-unsur kebudayaan luar dan dapat kah dipertahankan dan dilestarikan, karena pada umumnya adat pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan dae…


    SERVICES DESK