Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI ADAT TANAH PERT…

RIFKI MAUFI

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur sahnya perjanjian. Gadai tanah pertanian diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengharuskan tanah yang digadaikan selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan tanpa tebusan jika telah melebihi 7 tahun. Di Aceh Besar, kasus gadai tanah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena gadai tanah adat pertanian tidak membuat batas waktu pengembalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian gadai …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH DI KEMUKIM…

Rizki Hamdani

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Selain itu Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 tahun 1963 dalam pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa jika sebelum gadai berakhir, uang gadainya ditamba…

PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAIRN(SUATU PENELITIAN DI PT PEGADAIAN (PE…

Nina syafwina

ABSTRAK NINA SYAFWINA: PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI 2014 (Suatu Penelitian di PT Pegadaian (persero) Syariah Cabang Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,58) pp.,tabl.,bibl. (KADRIAH., S.H., M.Hum) Pasal 1155-1156 KUHPerdata berisi tentang 2 (dua) cara penyelesaian masalah jika pemberi gadai wanprestasi, yaitu dengan parate eksekusi dan melalui pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya parate eksekusi yang selalu digunakan, kare…


    SERVICES DESK