Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA BERDASARKAN P…

CICI PURWASIH

ABSTRAK Cici Purwasih, 2019 Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengenal tentang pembatasan dalam penyebaran lagu, seperti Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia dengan syarat tetap bersifat original. Namun, di saat teknologi semakin canggih membuat pelaku ekonomi kreatif bersaing dalam membuat konten, sehingga menjadikan lagu Indonesia Raya yang hakikatnya sebagai lagu kebangsaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan mengubah aransemen lagu terse…

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…

Sukma

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP Sukma* Syahrizal Abbas** Mohd. Din*** ABSTRAK Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURA…

Fatmayanti

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGANGGARAN (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) Oleh : Fatmayanti NIM : 1309200070126 Pembimbing: 1. Dr.Hasan Basri,S.E.,M.Com 2. Dr.Syukriy Abdullah,S.E.,M.Si,Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran. Variabel bebas yang diuji dal…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP K…

Muhibuddin

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI DALAM KASUS GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Muhibuddin* Mahdi Syahbandir** M. Nur Rasyid*** ABSTRAK Kajian terhadap penerapan pada pasal 45A Ayat (2) huruf C undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Khususnya berkenaan dengan Pembatasan Upaya Hukum terhadap Keputusan Pejabat Daerah yang berupa obyek Tata Usaha Negara apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan obyek yang menarik dan penting. Tu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…

Rizka Lidya

Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …


    SERVICES DESK