Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH …

Wahyu Kuncoro

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH ANTARA WILAYATUL HISBAH DAN PENYIDIK KEPOLISIAN Wahyu Kuncoro1, Husni2, Efendi3, M. Gaussyah4 Penyidikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan Pasal 133 UU Pemerintahan Aceh masih terjadi dualisme, karena masing-masing Penyidik Polri dan Penyidik PPNS dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Akibat, sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak diajukan kepada Penyidik PPNS dan…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

RIVA RAININZA

ABSTRAK Riva Raininza, 2019 Mukhlis, S.H, M.Hum. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilaku…

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT…

TI NUR ZAIDA

menentukan bahwa penyidik adalah 1. Atasan yang Berhak Menghukum, 2. Polisi Militer, 3. Oditur. Serta pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus dalam tindak…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA P…

Apriliyani Rizki

ABSTRAK Apriliyani Rizki, (2023) (Dr. Rizanizarli, S.H., M.H) Hukum merupakan bagian penting dalam mengatur kehidupan manusia dan digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk m…

KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TER…

Nurhasaniah

KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN Nurhasaniah? Rzanizarli?? Suhaimi??? ABSTRAK Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasian akta serta Protokol Notris yang ada dalam penyimpanannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. UUJN memberikan perlindu…

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

Syarifah Sri Lidiawati

ABSTRAK SYARIFAH SRI LIDIAWATI, PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG 2017 MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Di Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69),. pp,. tabl,. bibl MAHFUD, S.H., LL.M. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pela…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DEN…

JULIA NINGSIH

ABSTRAK Julia Ningsih 2017 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl.,tabl. 2017. Nurhafifah, S.H, M.Hum Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pe…

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…

Indra Stary Pradhana

ABSTRAK Indra Stary Pradhana, (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) tabl.,bibl.,pp. M. Iqbal, S.H, M.H, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENE…

DILLA AGUSTIMASNA

ABSTRAK Dilla Agustimasna, 2017 GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPolresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp.,bibl.,tabl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkanbahwa“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tida…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM PENERAPAN…

Elyanur

ELYANUR, 2014 ABSTRAK PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (SUATU PENELITIAN DI KANTOR BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp, tabl, bibl, app. (MUKHLIS. S.H, M.HUM) Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik Pe…


    SERVICES DESK