Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN BEWISJLAST) TERHADAP TINDAK PIDAN…

ALFATIH RIZKHA

ABSTRAK Alfatih Rizkha, 2021 PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK (OMKERING VAN HET BEWIJSLAST) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 64), pp., tabl., bibl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, khusu…

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELI…

Syarifah Sri Lidiawati

ABSTRAK SYARIFAH SRI LIDIAWATI, PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG 2017 MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Di Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69),. pp,. tabl,. bibl MAHFUD, S.H., LL.M. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pela…

KEWENANGAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADA…

Geubrina Raseuki

ABSTRAK Geubrina Raseuki 2017 Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72) pp., bibl. Rizanizarli, S.H., M.H. Penyidik berwenang menghentikan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain da…

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…

Muhammad Taufiq

ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DEN…

JULIA NINGSIH

ABSTRAK Julia Ningsih 2017 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl.,tabl. 2017. Nurhafifah, S.H, M.Hum Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pe…

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMEN…

Indra Stary Pradhana

ABSTRAK Indra Stary Pradhana, (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN YANG TIDAK MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) tabl.,bibl.,pp. M. Iqbal, S.H, M.H, Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta mengumpulka…

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENE…

DILLA AGUSTIMASNA

ABSTRAK Dilla Agustimasna, 2017 GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPolresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp.,bibl.,tabl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkanbahwa“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tida…

PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OB…

Ardianto

Pasal 32 – 34 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang prosedur penggeledahan merupakan pedoman terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan upaya penggeledahan. Namun dalam prakteknya, meskipun upaya penggeledahan sudah ada ketentuan hukum, masih terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan upaya penggeledahan yang tidak sesuai…

PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISI…

Ricky Rosiwa

ABSTRAK RICKY ROSIWA, PELAKSANAAN PRAPERADILAN SEBAGAI 2017 BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl.,tabl. M. IQBAL S.H.,M.H. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Akan tetapi pada setiap kasus Praperadilan yang terjadi di wil…

PEMENUHAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA PADA TINGKAT PENYIDIKA…

RIZKI SEPTIMAULINA

PEMENUHAN HAK SAKSI/AHLI MENDAPATKAN PENGGANTIAN BIAYA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu Penelitian di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh) Rizki Septimaulina Suhaimi Mujibussalim ABSTRAK Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, memberikan keterangan sebagai saksi/ahli dalam suatu sidang pengadilan adalah kewajiban hukum bagi setiap orang. Orang yang menolak kewajiban memberi keterangan sebagai saksi tanpa alasan yang sah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dalam perkara…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK