Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA …

FITRI HANDAYANI

ABSTRAK Fitri Handayani : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA 2017 PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perl…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA ( SUATU PENELITIAN …

NUR HUMAIRA

ABSTRAK NUR HUMAIRA, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEDOFILIA ( Suatu Penelitian Di Wilayah 2017 Pengadilan Negeri Sigli ) Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (v,67) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi S.H.,M.Hum Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban khususnya anak yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tin…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NE…

Shofi Hidayah

Tindak pidana pencurian hewan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat diperberat lagi apabila terjadi penggabungan perbuataan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren masih terjadi tindak pidana pencurian sapi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya …

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR NO. 88/ PID.B/ 2…

T. ARIF MUHAJIR

ABSTRAK T. ARIF MUHAJIR, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR: 88/Pid.B/2015/PN-Mme, 2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Tarmizi S.H.,M.Hum. Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN-Mme Terdakwa Simon Sinu Krais Naseret Deteng Witak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KU…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…

T.ERU FADHILLAH

ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…

Azzahrawi

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 61/ PID.B/ 2014/…

Roni Iriadi

Pada putusan nomor 61/Pid.B/2014/PN.Amr, terdakwa Rolli Mahuri Alias Loli melakukan penusukan terhadap Korban Romi Rondonuwu Werung dimana akibat dari perbuatannya terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, namun berdasarkan keterangan korban dalam persidangan luka yang dialami korban sebenarnya lebih mengarah pada unsur luka berat yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP yang justru …

“TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI OLEH ANAK” (ST…

REZKI FAUZI

ABSTRAK Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Hakim pada putusannya yang terdakwa anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, apabila hal tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Putusan Hakim juga harus…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (SUATU PENE…

M.ramzi Maulana

ABSTRAK M. Ramzi Maulana, Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak Yang 2016 Menyebabkan Kematian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireun) (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) (v,51),pp., tabl.,bibl. Tarmizi,S.H.,M.hum. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut …

TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (SUATU P…

Gandewa Pamungkas

ABSTRAK Gandewa Pamungkas, 2017 Nurhafifah, S.H., M.Hum. Buku II bab V Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan, menariknya kasus ini terjadi diruang lingkup keluarga dan pelaku kekerasan ini berjumlah dua orang dari korban yang melakukan kekerasan dengan kata lain anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua.…


    SERVICES DESK