Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI AMAR PUTUSAN YANG MENGHUKUM TERGUGAT U…
Fajar Satriaputra
Putusan merupakan akhir dari penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila dalam suatu putusan PTUN Penggugat dimenangkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan PTUN secara sukarela maka Penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi. Namun eksekusi terkait amar putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut. Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengkaji…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…
Amira Fadlita
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerbitkan akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2020 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, bahwasa…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) PADA PROYEK…
CUT MELLY HILLIRIKIRJA
Kecelakaan kerja kerap terjadi pada pembangunan konstruksi salah satunya terjadi pada pembangunan konstruksi gedung, maka dari itu perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan konstruksi sangat perlu diterapkan, hal ini dapat meminimalisir dan menghindari risiko kecelakaan kerja pada sebuah proyek, kurangnya pengetahuan tentang Keselamatan konstruksi umumnya dikarenakan masih adanya anggapan bahwa program K2 hanya akan menjadi beban tambahan pada perusahaan. Oleh karna itu perlu diterapkan Siste…
- Fakultas Teknik Sipil, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DISERTA| PENGANCAMAN (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH…
Cut Ruwie Elvina
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pemerasan yang disertai pengancaman, hambatan yang dialami penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pemerasan yang disertai pengancaman, dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pemerasan disertai yang pengancaman di Wilayah Jantho. Data penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dta seluruh…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI W…
Mujiburrahman
ABSTRAK MUJIBURRAHMAN (2023) TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55)pp.,bibl.,tabl.App Nurhafifah,S.H.,M.Hum. Larangan terhadap pencurian sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta/benda dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis. …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …
Sitti Uswatul Hasanah
ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT…
TI NUR ZAIDA
menentukan bahwa penyidik adalah 1. Atasan yang Berhak Menghukum, 2. Polisi Militer, 3. Oditur. Serta pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus dalam tindak…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …
MUTIA RAHMAH
ABSTRAK MUTIA RAHMAH, (2023) TINDAK PIDANA ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang) Fakultan Hulum Universitas Syiah Kuala (iv,65).,pp.,tbl.,bibl.,app. Mukhlis S.H., M.Hum Pasal 194 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 1 Milyar rupiah…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIA…
YURICO AZI UTARI
Pasal 158 Jo pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa,“Setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 ( seratus milyar rupiah ). Meskipun telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya, di wilayah hukum Pengadilan Neger…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya