Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



DAMPAK PENERAPAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES TERHADAP PENDAPATAN PETANI CABAI …

MHD. RIDO ALFRIAN

Pertanian, sebagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mencapai keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Dalam hal ini, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Agricultural Practices (GAP) terhadap pendapatan pe…

UPAYA TOKOH MASYARAKAT GAMPONG BEURAWE KECAMATAN KUTA ALAM BANDA ACEH DALAM P…

Indah Tryana

ABSTRAK Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari keistimewaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks implementasi di tingkat gampong, peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditetapkan sebagai salah satu percontohan Kampung Syariah sejak tahun 2012 dengan tujuan menginternali…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PREDICT-OBSERVE-EXPLAIN BERBANTUAN MEDIA INFOGRA…

RIZKIA NOVLIANA

Model pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) suatu rangkaian kegiatan penyampaian materi pelajaran yang bertujuan untuk menemukan kemampuan memprediksi siswa dalam memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan di dalam dirinya. Penelitian ini berjenis penelitian PTK dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka untk mengukur dan mengetahui peningkatan hasil belajar,aktivitas guru, keterampilan guru dan respon siswa secara objektif. Subjek dalam…

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MAI…

Khalilul Ikhsan

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturannya sudah diatur, terdapat 2 Kasus yang mengenai jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tujua…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…

Khaira Maulidia

Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…

ANALISIS PENERAPAN GROSS UP METHOD PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TENAGA AHLI SEB…

Sabrina Ramadhani

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode Gross Up atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap tenaga ahli di Klinik Saihak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, serta menilai dampaknya dalam meminimalkan pajak penghasilan badan atau besarnya tax saving yang dapat diperoleh Klinik ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan studi kasus pada Klinik Saihak Eye Cente…

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN …

Deski Rajuni

PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Banda Aceh) Deski Rajuni Mohd Din** Zainal Abidin*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa penyidik wajib mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, …

PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN DEPOT ISI UL…

bahtiar

ABSTRAK Bahtiar, 2015 Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum. Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang layak tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2014. Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa p…

PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENG…

Faisal Adami

ABSTRAK Faisal Adami, PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN 2016 MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH LEMBUR DAN WAKTU CUTI MINGGUAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN WARUNG KOPI DI KOTA LANGSA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi, 57) pp,. tabl,. Bibl. (Dr. Suhaimi,S.H,.M.Hum.) Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam mengawasi penerapan upah lembu…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…




    SERVICES DESK