Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUAT…

NAZWA NADINE

Fenomena penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur di Banda Aceh menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum efektif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan perlindungan hak anak namun kerap dianggap memberikan celah bagi anak pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum. Masalah ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang dapat menumbuhkan kesadaran …

EFEKTIVITAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ASLAN ARIFIN

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur sistem pembuktian terbalik yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan dalam melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan terdakwa apabila dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian negatif. Pada penerapannya pembuktian terbalik mengakibatkan pro dan kontra karena dianggap telah menodai beberapa ketentuan hak asasi …

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK BEA CUKAI TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROK…

T. Chausar

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menyatakan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEASUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI W…

RATU SYAKIRA ARDISA

Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Namun kenyataan dilapangannya basih banyak orang dengan sengaja dan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL JENIS GALIAN C (SU…

GHINA RIZKY ATHAYA

Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun kenyataannya masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan pertambangan illegal yang bersifat merusak lingkungan walaupun hal ini sudah diatur secara jelas …

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…

Fadli Wahyudi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI LEMBAH GUNUNG SEULA…

MUHAMMAD HABIL FAHADI

ABSTRAK MUHAMMAD HABIL FAHADI, 2023 (Ida Keumala Jempa, S.H., M.H.) Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar. Namun kenyataannya masih terdapat kejadian pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Lembah Gunung Seulawah. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui faktor penyebab t…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZ…

Maulana Nusantara

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa izin pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak mencemari lingkungan. Tetapi kegiatan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat banyak dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan mulai dari tercemarnya kualitas air, udara, dan kawasan lahan. Hal tersebut menimbulkan permasalah…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR K…

HAYATUN NAFIS

ABSTRAK Hayatun Nafis, 2023 TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.) Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan…


    SERVICES DESK