Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZ…

Maulana Nusantara

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa izin pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak mencemari lingkungan. Tetapi kegiatan pertambangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat banyak dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan mulai dari tercemarnya kualitas air, udara, dan kawasan lahan. Hal tersebut menimbulkan permasalah…

TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR K…

HAYATUN NAFIS

ABSTRAK Hayatun Nafis, 2023 TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60) pp.,bibl.,tabl,app (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.) Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dengan…

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA (STUDI PENEL…

Octhania Madilla

ABSTRAK Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika …

TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DAN PENERAPAN PIDANANYA (SUA…

USWATUL ZAKIAH

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Meski telah diatur tentang perbuatan dan sanksi pidananya…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KAB…

ZUMARNI

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Besar berada pada tahap yang sangat mengkhawatir meskipun sudah ada larangan dan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak hanya menjadi sebuah masalah sosial yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk korban dan keluarganya, tetapi juga menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum di lapangan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui fa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (S…

Ayu Azzahrawani

ABSTRAK Ayu Azzahrawani, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 2018 PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73),pp.,bibl.,app.,tabl. Adi Hermansyah, S.H., M.H. Adanya larangan mesum/ikhtilath sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan …

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENE…

Helfrida Sembiring

ABSTRAK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,.57) pp., bilb., tabl., app. (Dr. Muhammad Saleh,S.H., M.Si) Efektifitas penegakan hukum terhadap Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekera…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Martunis

ABSTRAK MARTUNIS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp.,tabl.,bibl. M. Iqbal , S.H, M.H. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …

Nurfadhilah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH

IRWAN SAPUTRA

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…


    SERVICES DESK