Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOS…

Yudi Amriyanto

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK YUDI AMRIYANTO PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK 2020 MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,52),pp.tabl,bibl., Dr. Dahlan, S.H., M.Hum. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE J.o Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa " Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memb…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Arisna

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatk…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI APLIKASI TIKTOK (S…

RISMA YULIA PUTRI

Media sosial telah menjadi ruang interaksi publik yang rentan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di Kepolisian Daerah Aceh masih ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok. Penelitian ini bertu…

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA (DLHK3) BANDA ACE…

FITRIANA

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dalam Pasal 9 huruf (c) dinyatakan bahwa DLHK3 Banda Aceh memiliki kewenangan dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota. Namun, kenyataannya pencemaran lingkungan akibat mikroplastik masih terjadi d…

TINGKAT PENCEMARAN LINGKUNGAN, TANAH, AIR DAN UDARA TERKAIT PENGOLAHAN LIMBAH…

ADE ARDIANTA SEMBIRING

Peternakan itik khususnya di Indonesia merupakan salah satu sektor agribisnis yang berkembang pesat serta memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan hewani, khususnya dalam produksi telur dan daging. Namun, perkembangan yang cepat ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan dampak negatif terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah peternakan itik, seperti kotoran, sisa pakan, dan limbah cair, mulai menunjukkan dampak yang semakin besar t…

KAJIAN KUALITAS AIR SUMUR DANGKAL DI SEKITAR TPA (TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR) DI…

M.ALIEF RIVALDI

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan dan sumber dasar untuk kelangsungan kehidupan di bumi. Pencemaran dapat terjadi di udara sebagai akibat dekomposisi sampah, dapat pula mecemari air dan tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan leachate. Tumpukan sampah dapat menimbulkan kondisi lingkungan fisik dan kimia menjadi tidak sesuai dengan kondisi normal. Tempat Pembuangan Akhir Kampung Jawa dekat dengan rumah warga yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air utama yaitu s…

KAJIAN KUALITAS AIR SUMUR PASCA TSUNAMI DI KECAMATAN JAYA BARU, SYIAH KUALA D…

M. Subhan

Bencana gempa dan Tsunami pada tanggal 26 Desesember 2004 yang lalu tidak terlepas dari ancaman pencemaran lingkungan di pesisir Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil studi penelitian yang terdahulu di wilayah kawasan yang terkena dampak bencana Tsunami, terindikasi adanya pencemaran kualitas air permukaan dan air tanah. Sementara itu, masyarakat masih memanfaatkan air sumur sebagaimana baku di daerah penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menent…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADI…

FAHRUL YUNALDI HASIBUAN

ABSTRAK FAHRUL YUNALDI HSB, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72). pp., tabl.,bibl., Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan mela…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGELOLAAN PEMBUANGAN AKHIR…

IRFAN TUAH

ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa dari aktivitas manusia dan proses alam dalam bentuk padat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memiliki peran krusial dalam proses pengelolaan sampah, bertujuan untuk mengolah sampah secara aman dan ramah lingkungan. Namun, pengelolaan TPA yang kurang tepat dapat menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertu…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ME…

Karza Marliansyah

Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus…


    SERVICES DESK