STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA
ABSTRAK
Risty Anisa
2025 STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 54)., pp., tabl., bibl
M. Zuhri, S.H., M.H
Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia dan Filipina yang sama-sama menganut sistem presidensial dan bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perkembangan sistem pemilu dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi yang lebih terbuka dan demokr…
PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 141-PKE…
Pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 telah menjadi sorotan publik. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang independensi dan integritas KPU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui d…
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (ST…
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran KIP dan Panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya…
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…
Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…
STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF NEGARA REPUBLIK IN…
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem politik demokrasi. Demokrasi di Indonesia, mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bercermin dari slogan tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini adalah demokrasi keterwakilan, yang mana salah satu contoh pengejawantahan dari pada demokrasi ini ada…
KETERLIBATAN KEUCHIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 ( SUATU PENELI…
KHALISNI
2015 ABSTRAK
KETERLIBATAN KEUCHIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN INDRAJAYA KABUPATEN PIDIE)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (viii, 70), pp., bibl., app.
(Dr. Effendi Hasan, MA. dan Dr. Mujibussalim, SH, M.Hum)
Keuchik sebagai aparatur pemerintahan di tingkatan paling bawah mampu mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Pelaksanaan tugas keuchik sebagai unsur aparatur pemerintah harus bebas …
PENGARUH MODAL SOSIAL DALAM PEMENANGAN ILYAS PADA PILEG 2019 DI DAPIL I KABU…
Fenomena pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka saat ini banyak juga popularitas kandidat melebihi popularitas partainya di dalam masyarakat, sehingga pribadi kandidat menjadi hal menarik yang lebih diperhatikan oleh masyarakat dari pada kedudukan partainya. Pada popultaritas dan elektabilitanya, Partai PBB di Gayo Lues sejak periode pemilihan 2014 sampai 2019 saat ini tidak bisa dikatakan tinggi karena dari calon-calon yang di usung dalam pileg 2014 hanya 1 orang yang berhasil dud…
