KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN(SUAT…
ABSTRAK
Hayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP
Qumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN
2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
(ix70,),pp,bibl,app.table.
(Prof. Dr. Adwani, SH,. M.Hum,. M. Jakfar, S.H,. M.Hum)
Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. Kebijakan
Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3
Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begi…
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN PDRB PER KAPITA TE…
ABSTRAK
Judul :Pengaruh Pengaluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan PDRB Per Kapita Terhadap Pembangunan Pendidikan di Provinsi Aceh.
Nama : Muhammad Ikhwan
NIM : 1101101010038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Zulkifli, S.E.,M.Si.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh dengan menggunakan pengujian data pan…
PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN DALAM USAHA KEDAI KOPI DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK
Tri Salamun,
2016
Abdurrahman, S.H., M.Hum.
Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan menyatakan bahwa izin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan hidup dan menurut Pasal 4 bahwa setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan dan haru…
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRAS…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Model analisis yang digunakan adalah model Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 2004 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektoral signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, melalui Uji Wald Test. Oleh karena itu, mengingat besar…
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN SELAUT BESAR D…
Wacana pemekaran Kabupaten Selaut Besar di wilayah Kabupaten Simeulue muncul sejak tahun 2012. Pemekaran Kabupaten baru merupakan dinamika politik dan muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dipelopori oleh para tokoh masyarakat kabupaten Simeulue bagian tengah dan barat. Kecamatan-kecamatan yang akan tergabung kedalam Kabupaten Selaut Besarmeliputi Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelask…
BENTUK PEMBERITAAN POLEMIK BENDERA ACEH ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERI…
ABSTRAK
Setiap media massa memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu isu. Pemberitaan mengenai polemik bendera Aceh merupakan salah satu isu yang cukup lama menghiasi media massa di Aceh. Pemberitaan mengenai polemik bendera Aceh antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh semakin menguat ketika pemerintah Aceh menyatakan akan mengibarkan bendera Aceh pada peringatan delapan tahun MoU Helsinki atau delapan tahun perdamaian di Aceh yang kemudian dengan tegas dilarang oleh pemerint…
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…
ABSTRAK
ISNUR WAHYUDI.
2014
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app.
(Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.)
Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…
TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTA…
ABSTRAK
DENDY SUHENDRA, TOLOK UKUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH ACEH PERIODE 2012 – 2017
2014 Fakultas Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(v,63) pp., bibl., app.
Dr. Syarifuddin Hasyim, SH. M.Hum dan
Dr. Effendi Hasan, MA
Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam perjanjian damai Mou Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)…
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR INFORMAL DI KOTA BANDA ACEH
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelaku usaha informal. Digunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden juga data sekunder yang dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Di dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sektor informal terjadi karena gagalnya memasuki sekt…
PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
ABSTRAK
PERAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN RAWA TRIPA.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix,65), pp., bibl.,app
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M. Hum), (Radhi Darmansyah, M.Sc.)
Pembukaan perkebunan besar seperti halnya di hutan Rawa Tripa yang mengakibatkan terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat. Proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan daerah sendiri sering kali belum maksimal sehing…
