Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI GULA MERAH DARI NIRA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS …

Nailil Afkar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dalam meningkatkan produksi gula merah dari nira kelapa sawit dan untuk merumuskan prioritas alternatif strategi dalam meningkatkan produksi gula merah pada industri rumah tangga gula merah kelapa sawit. Penelitian dilaksanakan di Dusun Sumber Karya, Lorong 2, Desa Gerenggam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada bulan Mei tahun 2019. Analisis dilakukan dengan…

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …

MASFIRAH

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEME…

Herizal Fajri

ABSTRAK Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini berjudul.” Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.” Latar Belakang Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggapan perangkat desa sebagai tokoh masyarakat setelah diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Ba…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATA…

EWA RIVANXA DIVA

RINGKASAN Dinas Pangan Aceh merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi pangan, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Jln.T Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Kota Banda Aceh. Pelaksaan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pangan Aceh dalam satu periode yaitu 2 bulan dari mulai 09 September sampai dengan 11 November 2019. Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk m…

PROSES REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH PADA BIRO…

KHAIRANI

RINGKASAN Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan bentuk organisasi yang diakui oleh hukum sebagai pemegang mandat kekuasaan di dalam sebuah provinsi untuk merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk mencapai tugas pokok guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Funsgi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas pokok PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daer…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJ…

Eka Wardani

ABSTRAK Eka Wardani, PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN 2016 KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73) pp,. tabl,. Bibl. (Prof. Dr.Ilyas Ismail, S.H., M.Hum) Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 menyatakan bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunju…

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI IN…

FAIZUN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan yang berimplikasi pada akuntabilitas kinerja SKPD di Kota Sabang. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data yang dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kota …

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENG…

Liza Fatmi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah pejabat penatausahaan keuangan pada 48 SKPA di Pemerintah Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pen…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA C…

MUHAMMAD KHAIVAL

RINGKASAN Perum Jamkrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit untuk membantu masyarakat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Aset tetap merupakan sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk di re…

STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

RINI PUTRI UTAMI

STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rini Putri Utami Ilyas Ismail Sulaiman ABSTRAK Berdasarkan dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dik…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK