Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PROSEDUR PENGADAAN ASET TETAP PADA PERUSAHAAN UMUM JAMINAN KREDIT INDONESIA C…
MUHAMMAD KHAIVAL
RINGKASAN Perum Jamkrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit untuk membantu masyarakat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Aset tetap merupakan sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan di masa depan. Menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk di re…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2020
- Baca Selengkapnya
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
RINI PUTRI UTAMI
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rini Putri Utami Ilyas Ismail Sulaiman ABSTRAK Berdasarkan dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dik…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MADAT K…
Syibram Malisi
EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR Oleh Syibram Malisi/ Agribisnis Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh…
- Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM)
NOVIANA YUSUF
DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM) Oleh: Noviana Yusuf NIM. 1701201010021 Pembimbing: 1. Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc 2. Dr. Aliasuddin, S.E., M. Si ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data tahunan dari periode 1986-2017 dan model analisis Generalized Method of Momen…
- Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERT…
LISA NOVITA AKADIR
ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE Lisa Novita Akadir 1 2 3 , Ilyas , Sulaiman Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pang…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH
ALFIA RAHMAD SAPUTRA
ABSTRAK PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH Oleh Alfia Rahmad Saputra 1504104010064 Terminal merupakan salah satu komponen dari system transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoprasian system arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melan…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2020
- Baca Selengkapnya
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
Zulfikar
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Zulfikar 1 Yanis Rinaldi 2 Sulaiman 3 ABSTRAK Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluru…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…
Azzahrawi
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya