Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK IL…

YOLA AULIZA

ABSTRAK Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun perm…

ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI…

Purbo Nugroho

ABSTRAK ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Oleh : Purbo Nugroho NPM : 1801201010014 Pembimbing I : Dr. Sofyan Syahnur, S.E., M.Si. Pembimbing II : Dr. Suriani, S.E., M.Si Tujuan sebagian besar negara di dunia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan melakukan penyediaan barang publik. Salah satu diantar barang publik yang menjadi prioritas adalah inf…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…

Wardiman

ABSTRAK Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…

NOVITA PURBA

Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH

MUHAMMAD ZAM ZAMI

Aminullah Usman-Zainal Arifin yang menang dalam PILKADA 2017 sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mengutarakan janji politik berupa peningkatan layanan pemenuhan air bersih bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Realitanya, tiga tahun kepemimpinan Aminullah Usaman-Zainal Arifin, masalah buruknya pelayanan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda…

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEM…

YUDA FRANSISKA

ABSTRAK Yuda, Fransiska. 2021. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. M. Nasir Basyah, M. Si (2) Dr. Saiful, S. Pd., M. Si Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi, Otonomi Daerah, BPD, Pemerintahan Desa Pelaksanaan ot…

PELAKSANAAN SISTEM PARLEMENTER DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 1950-1959

Ardayani

Secara historis selama pelaksanaan sistem parlementer dalam pemerintahan Republik Indonesia 1950-1959 sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini menyebabkan program pembangunan pada masa itu tidak berjalan dengan optimal, atas dasar itulah maka penulis ingin mengkaji sccara mendalam bagaimana pelaksanaan sistem parlementer dalam Pemerintahan Republik Indonesia dalam kurun waktu 1950-1959 .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (I) kenapa kabinet seri…

SISTEM EKONOMI DAN PEMERINTAHAN PADA MASA RAFFLES (1811-1816)

Nurbaity

Thomas Stamford Raffles adalah seorang pembaharu Inggris dan sangat menentang feodalisme. Karena pengetahuannya yang mendalam tentang Indonsia serta kemampuannya melakukan hubungan dengan raja-raja di pulau Jawa, sehingga lnggris berhasil menggusur kedudukan Belanda di Pulau Jawa. Sebelum mengadakan penaklukan terhadap pulau Jawa, Raffles pada tahun 1805 pernah menjabat sebagai Sekretaris Muda di Penang. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui: (1) …

KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARA…

DENNY WIAS

ABSTRAK Berhasilnya suatu Instansi Pemerintahan ialah dengan puasnya masyarakat akan adanya pelayanan yang didapat dari Instansi tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, dan kepuasan masyarakat tentunya merupakan suatu aspek penting yang dilihat agar pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mal Pelayanan Publik adalah wadah berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik terkait b…


    SERVICES DESK