Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…

PUTRI SAVIRA FEBRYAN

ABSTRAK Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…

ANNAHUL LIZANI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951, namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan implementat…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MAS…

Lilis Syarifah

ABSTRAK Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagang…

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN MINYAK IL…

YOLA AULIZA

ABSTRAK Minyak bumi merupakan sumber kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi sebagai bahan galian yang sangat berpengaruh baik secara politik maupun ekonomi. Ditemukannya minyak bumi yang berada di kawasan kabupaten Bireuen membuktikan bahwa Kabupaten ini memiliki kekayaan alam yang beranekaragam salah satu kekayaan yang dimiliki yaitu minyak bumi. Gampong Alue puno adalah salah satu lokasi penambangan minyak bumi yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Bireuen secara illegal. Namun perm…

ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI…

Purbo Nugroho

ABSTRAK ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Oleh : Purbo Nugroho NPM : 1801201010014 Pembimbing I : Dr. Sofyan Syahnur, S.E., M.Si. Pembimbing II : Dr. Suriani, S.E., M.Si Tujuan sebagian besar negara di dunia adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan melakukan penyediaan barang publik. Salah satu diantar barang publik yang menjadi prioritas adalah inf…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMU WAJIB LAPOR 1X24 JAM OLEH PEMERINTAH GAMPONG LAMG…

Wardiman

ABSTRAK Pamplet tamu wajib Lapor 1x24 menjadi hal yang biasa dilihat di gang-gang gampong di Aceh. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam untuk mendukung ketertiban di Gampong Lamgugob, namun masih banyak praktek asusila kendatipun pamplet tersebut sudah terpasang dimana-mana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam oleh Pemerintah Gampong Lamgugob serta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori proses implementasi kebijakan serta teori kel…

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT BADAN USAHA MILIK GAMPONG ( STUDI TERHADAP KEBIJ…

NOVITA PURBA

Peran Geuchik sebagai kepala tertingi dalam pemerintahan Gampong dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Gampong Tibang hal ini berdasarkan data statistik Provinsi Aceh yang menyebutkan bahwa penduduk Gampong Tibang 60% hidup dibawah angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Geuchik dalam tata kelola BUMG di Gampong Tibang kecamatan Syiah Kuala dan peran BUMG terhadap peningkatan dan pembangunan pereko…


    SERVICES DESK