Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…

UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH

MAZAYA

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KET…

Yola Mairina Sari

ABSTRAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA ASEAN-5 Oleh : Yola Mairina Sari NPM : 1801201010008 Pembimbing I : Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si. Pembimbing II : Dr. Vivi Silvia, S.E., M.Si. Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-5 menggunakan model analisis panel ARDL. Data panel dalam penelitian ini dari tahun 1985-2019 dan mencakup 5 negara, dengan total keseluruhan…

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCAPAI…

MUHAMMAD ARIEF

Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelit…

ANALISIS INDEKS GINI DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI P…

MUTIA

ABSTRAK Judul : Analisis Indeks Gini dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Penulis : Mutia NIM : 1701101010017 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Dra. Fikriah, M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks gini dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh …

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

PUTRA ARDI PRATAMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja pada pekerjaan berbahaya. Dalam menaggulangi pekerja anak pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator dan penegakan hukum. Namun, dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih di temukan anak-anak di …

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…

PUTRI SAVIRA FEBRYAN

ABSTRAK Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…

ANNAHUL LIZANI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951, namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan implementat…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MAS…

Lilis Syarifah

ABSTRAK Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagang…


    SERVICES DESK