Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

Merdy Saputra

PERANAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME Merdy Saputra ∗ M. Gaussyah M. Ya'kub Aiyub Kadir ∗∗ ABSTRAK Kebijakan penanggulangan terorisme dengan menerapkan paradigma pencegaham melalui program deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi yang melibatkan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelin…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERA…

Napsiah Marito Siregar

ABSTRAK Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena yang sangat memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia di berbagai sektor salah satunya ialah sektor pariwisata. Pantai Pandan merupakan destinasi wisata yang sangat populer namun pada saat pandemi COVID-19 destinasi ini mengalami penurunan jumlah pengunjung. Hal ini tentu sangat berimbas bagi penjual souvenir yang mengalami pemerosotan ekonomi karena kurangnya pendapatan penjualan mereka pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini untuk…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROV…

YUSRIL YUDI SAFAAT

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut p…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL MAHIRAH LAMDINGIN…

Nurlia

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Pusat Perbelanjaan. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pus…

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…

CUT AZZUHRA FADHILAH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM RELOKASI PUSAT PASAR …

DM MAULIDIA RAHMI

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 2 Tentang memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan tata kelola Kota Banda Aceh sebagai upaya pembenahan Pasar Tradisional Peunayong yaitu dengan melakukan relokasi Pasar Tradisional Peunayong ke kawasan Lamdingin. Pasar Peunayong dinilai sudah sangat semrawut sempit, macet, dan kotor tentunya dengan tujuan untuk dibenah serta ditata ulang sebagai…

UPAYA PENANGANAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH

MAZAYA

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya pencegahan dan penanganan gelandangan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat. Namun dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh pengemis masih menjadi permasalahan sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kemiskinan, minimnya keteram…

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KET…

Yola Mairina Sari

ABSTRAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI NEGARA ASEAN-5 Oleh : Yola Mairina Sari NPM : 1801201010008 Pembimbing I : Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si. Pembimbing II : Dr. Vivi Silvia, S.E., M.Si. Penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN-5 menggunakan model analisis panel ARDL. Data panel dalam penelitian ini dari tahun 1985-2019 dan mencakup 5 negara, dengan total keseluruhan…

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCAPAI…

MUHAMMAD ARIEF

Dana desa merupakan program sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di desa seluruh Indonesia. Pengelolaan dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan dasar akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai prinsip dari good governance. Penulis memilih Pemerintah Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh sebagai desa yang diteliti yang juga menerima Dana Desa dari APBN. Tujuan dari penelit…

ANALISIS INDEKS GINI DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI P…

MUTIA

ABSTRAK Judul : Analisis Indeks Gini dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Penulis : Mutia NIM : 1701101010017 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Dra. Fikriah, M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indeks gini dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diperoleh …


    SERVICES DESK