Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENGURANGI P…

ZAKIUL IMAR

Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengatur bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penindakan pelanggaran LLAJ. Pasal a quo menjadi dasar diberlakukannya ETLE berupa kamera yang dapat mendeteksi secara otomatis berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Penerapan ETLE di Kota Banda Aceh berdasarkan fakta dilapangan ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjela…

PELANGGARAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MELALUI ARANSEMEN TANPA IZ…

MHD. HAFIZ IZDIHAR RITONGA

Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), mengatur mengenai hak moralpencipta. Lagu dan/musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Meskipun telah diatur mengenai hak moral pencipta lagu dan/atau musik, pada kenyataanya masih ada pelanggaran hak moral dengan mengaransemen tanpa izin dan mengakuinya sebagai karya hasil ciptaan sendiri tanpa mencantumka…

TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT MENGUNGGAH KEMBALI KONTEN VIDE…

Najwa Adiva Khalisah

Karya cipta digital berbentuk audiovisual merupakan salah satu karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (UUHC). Salah satu contoh karya cipta digital tersebut ialah konten video makanan di YouTube Shorts. Tidak hanya menjadi hiburan bagi penonton konten, namun juga memberikan keuntungan ekonomis berupa bayaran dari jumlah tayangan pada konten video makanan yang diunggah kedalam YouTube Shorts. Tawaran yang d…

PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 141-PKE…

CUT WAHYUNI ACEH PUTRI

Pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 telah menjadi sorotan publik. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang independensi dan integritas KPU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui d…

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENJUALAN NOVEL BAJAKAN PADA SHOPEE

NATASYA RAMADHANI

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menentukan bahwa novel adalah salah satu karya cipta yang haknya dilindungi. Namun, ada pihak yang melanggar hak cipta novel, salah satunya adalah dengan melakukan penjualan novel bajakan pada aplikasi shopee. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC, yang menyebutkan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta merupakan suatu pelanggaran, sehingga diperlukanny…

PERBEDAAN KARAKTERISTIK DAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MO…

Muhammad Rifky Mulia

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor menjadi salah satu faktor utama yang membahayakan keselamatan di jalan raya. Banyak pengendara sepeda motor yang tidak disiplin, sering melanggar aturan lalu lintas, dan berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik lalu lintas, seperti volume lalu lintas, kecepatan sepeda motor, dan jenis pelanggaran sepeda motor. Pelanggaran yang diamati meliputi tidak menggunakan helm, tid…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…


    SERVICES DESK