Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK MEREK TERHADAP PEREDARAN PEREDARAN SKINCARE PA…

KHAIRA RIZQA NOERSAIF

MS GLOW merupakan Merek dagang lokal yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 2016. Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa Hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gu…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN…

ZIANA MAHFUZZAH

ABSTRAK ZIANA MAHFUZZAH, PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Suatu Kajian Pada Pembuatan Video Parodi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,tabl.,bibl (Khairani, S.H.,M.Hum) Sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Karya sinematografi dapa…

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY DI BANDA ACEH TERHADA…

PRILLYCIA RIVINA

ABSTRAK PRILLYCIA RIVINA : 2014 PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY BUKU TERHADAP UNDANG UNDANG HAK CIPTA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. (v. 62) pp.,tbl. MUSTAKIM, SH., M.HUM Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang hak cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Tetapi kenyataa…

PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI OLEH KREATOR TIKTOK

Rivaldo Fakhri M

Tujuan daripada penelitian ini sebagai pengetahuan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi pada pemakaian aplikasi Tiktok, upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif serta memakai pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penyebaran film yang dilakukan…

TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA M…

Nailul Authar Husaman

ABSTRAK NAILUL AUTHAR, HUSAMAN ( 2022) TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG KONSUMSI DENGAN TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 59), pp.,tabl.,bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa …

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 79/PDT.G/2018/PN.PTK T…

YUDI FACHRURRAZI

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 79/Pdt.G/2018/Pn.Ptk, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu surat gugatan, dimana menurut hukum hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap tertib beracara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perka…

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA OPERASI YUSTISI …

Nurfadhilah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan pasal 93 yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangin penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedarudaratan kesehatan masyarakat di pidana paling lama satu tahun atau denda maksimal 100.000.00, selanjut nya Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protkol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Tujuan Penulisan skripsi ini yaitu unt…

PENGEMBALIAN SISA TITIPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGGUNAKAN SARA…

Linda Safira

Dr. Dahlan,S.H.,M.Hum., Pasal 31 ayat (2) PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan, “Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan denda setelah putusan pengadilan diterima”.Meskipun sud…

PELANGGARAN TERHADAP QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WAL…

Maulidin

ABSTRAK Maulidin, Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2017 Pajak Sarang Burung Walet (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp.,bilb.,app., Mahfud, S.H.,LL.M Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun d…


    SERVICES DESK