Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 141-PKE…

CUT WAHYUNI ACEH PUTRI

Pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 telah menjadi sorotan publik. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang independensi dan integritas KPU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui d…

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PENJUALAN NOVEL BAJAKAN PADA SHOPEE

NATASYA RAMADHANI

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC) menentukan bahwa novel adalah salah satu karya cipta yang haknya dilindungi. Namun, ada pihak yang melanggar hak cipta novel, salah satunya adalah dengan melakukan penjualan novel bajakan pada aplikasi shopee. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) UUHC, yang menyebutkan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta merupakan suatu pelanggaran, sehingga diperlukanny…

PERBEDAAN KARAKTERISTIK DAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MO…

Muhammad Rifky Mulia

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor menjadi salah satu faktor utama yang membahayakan keselamatan di jalan raya. Banyak pengendara sepeda motor yang tidak disiplin, sering melanggar aturan lalu lintas, dan berkontribusi pada terjadinya kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik lalu lintas, seperti volume lalu lintas, kecepatan sepeda motor, dan jenis pelanggaran sepeda motor. Pelanggaran yang diamati meliputi tidak menggunakan helm, tid…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM

SAHDA MUSYARRI

ABSTRAK Sahda Musyarri (2023) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT PELANGSING TANPA IZIN EDAR BPOM. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp., bibl. (Susiana, S.H., M.H.) Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai P…

TINJAUAN HUKUM PELANGGARAN HAK MEREK TERHADAP PEREDARAN PEREDARAN SKINCARE PA…

KHAIRA RIZQA NOERSAIF

MS GLOW merupakan Merek dagang lokal yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 2016. Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek Terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa Hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gu…

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN…

ZIANA MAHFUZZAH

ABSTRAK ZIANA MAHFUZZAH, PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI 2016 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Suatu Kajian Pada Pembuatan Video Parodi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57),pp.,tabl.,bibl (Khairani, S.H.,M.Hum) Sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Karya sinematografi dapa…

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY DI BANDA ACEH TERHADA…

PRILLYCIA RIVINA

ABSTRAK PRILLYCIA RIVINA : 2014 PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA JASA USAHA FOTOCOPY BUKU TERHADAP UNDANG UNDANG HAK CIPTA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. (v. 62) pp.,tbl. MUSTAKIM, SH., M.HUM Menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang hak cipta menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Tetapi kenyataa…

PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI OLEH KREATOR TIKTOK

Rivaldo Fakhri M

Tujuan daripada penelitian ini sebagai pengetahuan dan penerapan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi pada pemakaian aplikasi Tiktok, upaya yang bisa dilakukan pemegang hak cipta serta akibat hukum dari pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pembajakan film. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif serta memakai pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Penyebaran film yang dilakukan…


    SERVICES DESK