PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGI…
ABSTRAK
Praktik money politic masih menjadi permasalahan serius dalam
sistem demokrasi Indonesia, Dan bagamana cara civil society dalam
mengurangi praktik money politic pada Pemilihan Legislatif 2024 di
Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
dan tantangan yang dihadapi civil society dalam mengatasi praktik money
politic pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bener Meriah tahun
2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
d…
PENYELESAIAN PELANGGARAN NYENE AMAN MAYAK MELALUI LEMBAGA ADAT SI OPAT (SUATU…
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, serta di dalam Pasal 73 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung yang mengatur tentang kewenangan Lembaga Adat Si Opat, lembaga adat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial serta menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran adat di dalam masyarakat, termasuk salah satu pelanggaran adat yang berkai…
PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI VIDEO RESTREAM PADA TIKTOK
Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Namun, dalam kenyataannya saat ini masih terdapat pelanggaran hak cipta karya sinematografi milik orang lain yang dilakukan secara komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui praktik restream pada TikTok tanpa izin pencipta.
Tujuan penulisan skripsi ini ada…
PELANGGARAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK MELALUI ARANSEMEN TANPA IZ…
Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), mengatur mengenai hak moralpencipta. Lagu dan/musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Meskipun telah diatur mengenai hak moral pencipta lagu dan/atau musik, pada kenyataanya masih ada pelanggaran hak moral dengan mengaransemen tanpa izin dan mengakuinya sebagai karya hasil ciptaan sendiri tanpa mencantumka…
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA TERKAIT MENGUNGGAH KEMBALI KONTEN VIDE…
Karya cipta digital berbentuk audiovisual merupakan salah satu karya sinematografi yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (UUHC). Salah satu contoh karya cipta digital tersebut ialah konten video makanan di YouTube Shorts. Tidak hanya menjadi hiburan bagi penonton konten, namun juga memberikan keuntungan ekonomis berupa bayaran dari jumlah tayangan pada konten video makanan yang diunggah kedalam YouTube Shorts. Tawaran yang d…
