Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (S…
RIZKI NUR FADILA
ABSTRAK RIZKI NUR FADILA, (2023) DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 56) pp.,bibl.,tabl,app (Nurhafifah, S.H, M.Hum) Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa s…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2023
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KOR…
Tari Endah Guntari
DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRAK Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…
Nadiya Astri
Nadiya Astri, (2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,53)pp.,tabl.,bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (SU…
GHINA SAUSAN NABILAH NOFAL
Di dalam Pasal 26 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja untuk memalsukan rupiah, menyimpan rupiah palsu,mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu, dan melakukan ekspor dan/atau impor terhadap rupiah palsu. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang dijelaskan Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
ANALISIS INFLASI IMPOR INDONESIA
Safitri
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya Inflasi Impor di Indonesia karena pemenuhan kebutuhan impor yang dilakukan saat kondisi Kurs melemah. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Error Corection Model (VECM)dengan menggunakan data kuartalan dari tahun 1991:01 hingga tahun 2014:04. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya Inflasi Impor di Indonesia, hal ini jelas terlihat dari hasil uji kausalitas dimana antara variabel Inflasi dan Kurs m…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PRO…
YUNI ASNITA
PENGARUH ZAKAT DAN PAJAK TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH Oleh : Yuni Asnita NIM. 1701201010017 Pembimbing : 1. Dr. Teuku Zulham, S.E.,M.Si 2. Dr. Muhammad Nasir, S.E.,M.Si.,MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat dan pajak terhadap disparitas pendapatan. Menggunakan data panel di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2009-2017 dengan model ARDL. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat dalam jangka pendek berp…
- Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya