Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS DI KAWASAN HUT…

RIZKY AULIA FITRI

ABSTRAK Rizky Aulia Fitri, 2018 M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, huruf a menyebutkan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (sa…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (SUATU PENELITIAN DI WILA…

ASTINA

ABSTRAK ASTINA, TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR TANPA IZIN PRODUKSI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V. 54) pp.,bibl.,tabl. TARMIZI, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB) disebutkan, setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan de…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

GHEA STELLA DEVESTA

ABSTRAK Ghea Stella Devesta, 2020 Ainal Hadi,S.H.,M.Hum. Untuk melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan izin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 6 Qanun Nomor 004 tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ayat (1) Setiap usaha pertambangan daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari kepala daerah melalui Dinas PSDA. Pasal 6 ayat (2) SIPD sebagaimana dimaksud meliputi eksplorasi, ekploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Ka…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BIJI BESI TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (SUATU PENE…

Muhar Nanda Rizka

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan penambangan illegal tanpa memperhatikan Izin Usaha Pertambangan yang nantinya memberikan dampak negatif pada masyarakat Penelitian ini bertujua…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILA…

RAIHANUL FITRI

Pasal 35 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral dan Batubara, menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan penambagan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliyar rupiah)”. Kenyataannya, masih ditemukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan kasus tindak pidana penamba…

ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PASCA 20 TAHUN GEMPA DAN TSUNAMI ACEH MENGGUNAKAN I…

Azran

Gempa bumi berkekuatan 9,2 Skala Richter yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004 dan diikuti oleh gelombang tsunami dahsyat menyebab lebih dari 173 ribu jiwa meninggal dunia. Kejadian ini, menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Dua puluh tahun setelah peristiwa tersebut, perbincangan publik mengenai tragedi ini masih aktif di berbagai platform digital, terutama media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik 20 tahun gempa da…

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN PETANI KARET POLA PIR DAN SRDP DIKABUPATEN IND…

Afrizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet pola PIR dan SRDP (2) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata antara pendapatan petani karet peserta PIR dengan SRDP. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan ukuran sampel sebanyak 100 petani yang dialokasikan sama rata (50 responden petani peserta PIR dan 50 responden petani SRDP), penentuannya menggunakan …

DAMPAK PENERAPAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES TERHADAP PENDAPATAN PETANI CABAI …

MHD. RIDO ALFRIAN

Pertanian, sebagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mencapai keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Dalam hal ini, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Agricultural Practices (GAP) terhadap pendapatan pe…

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN RUMA…

HAIKAL FALAQI

Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Indrapuri, merupakan sentra produksi padi yang berkontribusi besar terhadap pasokan beras di Provinsi Aceh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, luas panen dan produksi padi di wilayah ini mengalami penurunan signifikan. Data BPS Aceh Besar (2024) menunjukkan bahwa luas panen di Indrapuri menurun dari 5.595 hektar pada 2020 menjadi 4.052 hektar pada 2023, sehingga berdampak pada penurunan total produksi. Tren penurunan luas panen dan produksi padi di…


    SERVICES DESK