Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SEBAGAI …

INTAN RAMADHANI

Ketentuan mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak delapan miliar rupiah. Dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika de…

PENERAPAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SU…

LAYATUSSHYRA

Berdasarkan Pasal 54 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun dalam kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tidak mau di rehabilitasi dikarekan masih kurangnya edukasi dan informasi terkait pentingnya rehabilitasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan bagaimana penerapan rehabilitasi bagi pelaku t…

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…

NUR AISYAH

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pela…

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…

SUATU STUDI TENTANG BERAT HIDUP, BERAT KARKAS DAN PRODUKSI SAMPINGAN DAR…

Herliandi Sarkani

Penelitian yang berjudul, suatu studi ten ang berat hidup. berat karkas dan produksi sampingan dari ternak comba yang dipotong pada Rumah Potong Hewan Kota Medan telah dilaksanaka selama satu bulan mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 13 September 2005. Penelitian ini dilakukan pada domba jantan dan betina yang dikelompokkan menurut umur (1-2. 2-3 dan 3-4 tahun) dan menurut kondisi badan (gemuk, sedang dan kurus). Penelitian ini dil…

PERSENTASE PEMBERIAN AMPAS TEBU AMONIASI DALAM RANSUM TERHADAP KECERNAAN DIN…

Dedhi Yustendi

Penelitian Persentase Pemberian Ampas Tebu Amoniasi Dalam Ransum Terhadap Kecernaan Dinding Sel NDF dan ADF pada Domba Lokal Jantan, dilaksanakan dikebun Percobaan Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini berlangsung selama 112 hari terhitung dari Tanggal 27 Oktober 2007 s/d 15 Februari 2008. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persentase pemberian ampas tebu amoniasi dalam ransum terhadap kecernaan dindi…

ANALISIS DIVERSIFIKASI EKSPOR, NILAI TUKAR RIIL, DAN ARUS MODAL ASING TERHADA…

SHERLI TRI LESTARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diversifikasi ekspor, nilai tukar riil, dan FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa dari tahun 2000-2024 dengan menggunakan metode Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek diversifikasi ekspor dan nilai tukar riil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan FDI berpengaruh positif dan signifikan. Di samping itu, dalam jangka panjang variabel d…

PRARANCANGAN PABRIK HEXAMETHYLENE TETRAMINE (HMTA) DARI FORMALDEHIDA DAN AMON…

RIFQI AFANDI YUZIR

Hexamethylene tetramine (HMTA) dengan rumus kimia C6H12N4 adalah produk dari reaksi antara formaldehida (CH2O) dan amoniak (NH3). Pabrik ini dirancang untuk memproduksi HMTA melalui proses Alexander F. Maclean secara kontinu. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 14.000 ton/tahun yang beroperasi 330 hari dalam setahun. Pabrik ini direncanakan didirikan di daerah Roomo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan sebesar 25.217 m2. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroa…

PRARANCANGAN PABRIK HEXAMETHYLENE TETRAMINE (HMTA) DARI FORMALDEHIDA DAN AMON…

RANGGA FAJAR

Hexamethylene tetramine (HMTA) dengan rumus kimia C6H12N4 adalah produk dari reaksi antara formaldehida (CH2O) dan amoniak (NH3). Pabrik ini dirancang untuk memproduksi HMTA melalui proses Alexander F. Maclean secara kontinu. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 14.000 ton/tahun yang beroperasi 330 hari dalam setahun. Pabrik ini direncanakan didirikan di daerah Roomo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan sebesar 25.217 m2. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroa…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…




    SERVICES DESK