Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

Riski Yuliansyah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…

PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 141-PKE…

CUT WAHYUNI ACEH PUTRI

Pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 telah menjadi sorotan publik. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menimbulkan kontroversi dan perdebatan tentang independensi dan integritas KPU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik KPU dalam pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan untuk mengetahui d…

PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU …

ZHURA FEBRIANI

ABSTRAK ZHURA FEBRIANI , (2021) PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62),pp.,tabl.,bibl., Adi Hermansyah, S.H., M.H Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah memberikan batasan diberikannya remi…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Nita Humaida

ABSTRAK Nita Humaida, 2018 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan remisi. remisi merupakan hak dari setiap narapidana yang harus dipenuhi. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warg…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Erlinda Safitri

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya hak untukmendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hakbagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, pada prinsipnya remisimerupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undangkepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan…

PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI RUMAH …

MALIKA FARAS ADILLA

Remisi merupakan pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah disebutkan hak-hak narapidana yaitu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan remisi. Namun dalam kenyataannya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho tidak semua narapidana mendapatkan remisi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjel…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN …

KHAIRON NISA

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hak bagi setiap narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya terdapat pembatasan dalam pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapi…

PENGEMBANGAN PERANGKAT PERANGKAT PEMBELAJARAN PROYEK TENTANG MENU MAKANAN REN…

AQUILLA AL BUSHRA

Aquilla Al Bushra (2025). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Proyek tentang Menu Makanan Rendah Emisi Karbon untuk Menumbuhkan Numerasi Siswa pada Materi Pecahan di SMP. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Rahmah Johar, M.Pd. dan Dra. Bintang Zaura, M.Pd. Sektor rumah tangga merupakan salah satu penyumbang emisi karbon. Oleh karena itu, pengolahan makanan hendaknya dilakukan dengan cara yang memperhatikan upaya pengurangan emisi karbon. Guru diharapkan dapat …

PENINGKATAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SISWA KELAS VII SMP PADA PROJEK PENGUA…

CUT INA AZZAHRA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan karakter peduli lingkungan siswa kelas VII SMP melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan konteks makanan rendah emisi karbon. Pendekatan kuantitatif dengan desain pre-experimental (one group pretest-posttest) digunakan dalam penelitian ini. Sampel terdiri dari 33 siswa kelas VII-8 SMPN 1 Banda Aceh, dipilih secara purposive sampling. Instrumen penelitian meliputi angket karakter peduli lingkungan dan tes pengetahuan. …

PENGARUH URBANISASI, EMISI KARBON, HARAPAN HIDUP DAN KESENJANGAN PEMBANGUNAN …

M. ARSYADY MAULANA

ABSTRAK Judul : Pengaruh Urbanisasi, Emisi Karbon, Angka Harapan Hidup dan Kesenjangan pembangunan Terhadap GDP per Kapita di ASEAN Penulis : M Arsyady Maulana NIM : 2101101010001 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Amri, S.Si, M.Si Konsentrasi : Ekonomi Regional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urbanisasi, emisi karbon, angka harapan hidup dan kesenjangan pembangunan terhadap GDP per kapita di ASEAN. Metode analisis yang digunakan adalah…


    SERVICES DESK