HUBUNGAN PEMENUHAN SPRITUALITAS DENGAN MEKANISME KOPING PADA LANSIA DI UNIT P…
Distress spiritual terjadi ketika seseorang lansia mengalami atau beresiko mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan, dan arti kehidupan. Maka dari itu dibutuhkan religiusitas yang tinggi yang akan menjadikan seseorang berpandangan positif atas masalah yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemenuhan spiritualitas dengan mekanisme koping pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Ba…
PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASA…
ABSTRAK
Azara, Shadrina. 2019. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Model Pembelajaran REACT Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII SMPN 5 Banda Aceh. Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing:
Dr. Alamsyah Taher, M.Si (2) Drs. Abdul Wahab Abdi, M.Si
Kata Kunci: perbandingan, pembelajaran berbasis masalah, REACT, hasil belajar IPS Terpadu.
Model pembelajaran yan…
MEKANISME PEMERIKSAAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS PER TRI…
RINGKASAN
Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan benntuk organisasi yang diakui
oleh hukum sebagai pemegang mandat di dalam sebuah provinsi untuk
merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan
mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk
mencapai tugas pokok PEMDA dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Fungi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas
pokok PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daerah yan…
MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR ACEH
ABSTRAK
M ZAHRUL MUBARAQ, MEKANISME MUTASI PEJABAT
STRUKTURAL YANG DILAKUKAKN OLEH
GUBERNUR ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
2017 (vii, 65), pp., bibl.
(Prof. Dr. Husni. S.H, M.Hum )
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir
mas…