Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KORESPONDENSI BERGANDA PADA PELAYANAN PUBLIK TEMPAT WISATA (STUDI K…

Devi Susanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi antar variabel dan kemiripan antar variabel. Metode yang digunakan adalah analisis korespondensi berganda dan korelasi spearman dengan menggunakan data sekunder dari The Aceh Institute. Hasil analisis korespondensi berganda menunjukkan bahwa gambar yang dihasilkan hanya mampu menjelaskan sebesar 9.03% dari data sebenamya. Dengan menggunakan plot kolom dua dimensi dap…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL …

Cici Ayu Deanti

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dapat menjadikan sebuah solusi dari pelayanan publik yang masih belum terintegrasi antara pelayanan pusat dengan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat. Setiap daerah Kota ataupun Kabupaten di Indonesia harus ikut berkontribusi dengan melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Maka, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Pu…

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL…

Irwadi

Pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat dengan melihat tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pidie berdasarkan 9 indikator prosedur pelayanan terdapat indikator kepastian waktu yang menjadi hambatan dalam penelitian ini sehingga menghasilkan nilai yang kurang maksimal dari masyarakat terhadap in-dikator tersebut. Penelitian ini bertujuan…

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN E-GOVERNMENT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBL…

ANDRE JULIO PRASETYAWAN

ABSTRAK Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membidangi masalah pelayanan tertentu terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh saat ini telah beranjak dari sistem manual ke sistem digital yang disebut dengan e-government untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan urusan di Disdukcapil Banda Aceh khususnya. Tujuan penelit…

PENGARUH PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPUASAN MASYARAK…

PENDRY SASTRA ISMAIL

Pelayanan publik pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merupakan suatu hal yang sangat penting sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2009.Survei kepuasan masyarakat pada Puskesmas Lampaseh Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2020 mendapatkan skor 79,85 dengan nilai B, merupakan nilai terendah dari puskesmas - puskesmas lain di kota Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik di masa pandemi COVI…

KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI MASYARA…

DENNY WIAS

ABSTRAK Berhasilnya suatu Instansi Pemerintahan ialah dengan puasnya masyarakat akan adanya pelayanan yang didapat dari Instansi tersebut, kualitas pelayanan yang diberikan, dan kepuasan masyarakat tentunya merupakan suatu aspek penting yang dilihat agar pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mal Pelayanan Publik adalah wadah berlangsungnya penyelenggaraan pelayanan publik terkait b…

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG TERHADAP BENDA BERGERAK (SUATU PENELI…

MAULIADI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG TERHADAP BENDA BERGERAK (Suatu Penelitian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh) Mauliadi* Iman Jauhari** Dahlan*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 17 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang penjual bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, penyerahan dokumen kepemilikan kepada pembeli dan penetapan n…

PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAW…

Makruf

ABSTRAK MAKRUF, 2017 PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANGYANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK DIREKTOR JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDY MEREK DAGANG SOCOLATTE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp.,bibl.,app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.,M.Hum. Pasal 18 ayat (3) UU Merek Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paing lama 9 (sembilan) bulan. Namun dalam praktiknya jangka waktu pemeriksaan substantif oleh Di…

STRATEGI MANAJEMEN BIROKRASI OLEH PT. ANGKASA PURA II DALAM MENINGKATKAN KUAL…

Maya Zuhrianti

ABSTRAK PT. Angkasa Pura II adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi udara. Dalam menciptkan kualitas pelayanan publik yang baik, diperlukan sistem birokrasi yang bagus. Namun dewasa ini, kualitas pelayanan publik saat ini masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya profesionalisme birokrasi, yang dapat dilihat dari sistem birokrasi yang masih belum berjalan dengan semestinya. Tujuan dilakukannya penilitian ini un…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK