Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEREDARAN MEREK FASHION TERKENAL PALSU MELALUI TRANSAKSI PERDAGANGAN (SUATU P…

Cut Sitti Aklima

Secara normatif, Pasal 3, Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek timbul setelah pendaftaran, melarang penggunaan merek tanpa hak dan mengatur sanksi pelanggaran. Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik merek. Namun, dalam praktiknya, peredaran merek fashion terkenal palsu masih marak di Kota Banda Aceh melalui transaksi perdagangan, sehingga merugikan pemilik …

TINDAK PIDANA JUDI ONLINE YANG DI LAKUKAN OLEH MAHASISWA (SUATU PENELITIAN DI…

Andy Julian Sabri

ABSTRAK Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (UU ITE) Jo Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. diancam karena perjudian dengan pidana penj…

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MAI…

Khalilul Ikhsan

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturannya sudah diatur, terdapat 2 Kasus yang mengenai jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tujua…

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMAKSIMALKAN SERTIFIKASI HAK KEPEMI…

TASYA NURAHMAH

Kota Banda Aceh masalah sertifikasi tanah masih menjadi masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat mengenai pentingnya untuk melakukan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pertanahan Nasional menjalankan beberapa strategi dalam upaya memaksimalkan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memaksimalkan sertifikasi…

PANDANGAN REMAJA TERHADAP ATURAN BERBUSANA ISLAMI DI KOTA BANDA ACEH

Nurul Zahara

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji pandangan remaja terhadap aturan berbusana islami di Kota Banda Aceh dengan fokus pada praktik penggunaan pakaian olahraga di Stadion Harapan Bangsa. Lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan ruang publik yang mempertemukan aturan Syariat Islam, aktivitas olahraga, serta praktik keseharian remaja yang berkaitan dengan tubuh dan cara berpakaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pandangan remaja dalam memaknai aturan berbu…

TANGGUNG JAWAB (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (SUATU PE…

Muhammad nazariyady

ABSTRAK Muhammad Nazariyady, (2025) TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (AYAH) TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (68) pp., bibl. (Prof.Dr.Teuku Muttaqin Mansur, M.H.) Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut…

PERANCANGAN RUMAH SUSUN DI KOTA BANDA ACEH (TEMA : ARSITEKTUR HIJAU)

MUHAMMAD TSANI KASYFILLAH

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh yang terus meningkat berdampak pada tingginya kebutuhan hunian yang layak, terjangkau, dan efisien dalam penggunaan lahan. Keterbatasan lahan perkotaan menjadi salah satu permasalahan utama yang mendorong perlunya solusi hunian vertikal, seperti rumah susun. Oleh karena itu, perancangan Rumah Susun di Kota Banda Aceh ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek keberlan…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG DILAKUKAN DENGAN CARA …

SAHILA MAULIDIA

ABSTRAK A. SAHILA MAULIDIA, (2021) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MENGUBAH MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) MELALUI PROSES NON LITIGASI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum PT PLN Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 70) pp.,bibl.,tabl,app (M. Iqbal, S.H., M.H.) Pasal 51 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Peraturan Direksi PT. PLN …

PELAKSANAAN DIVERSI BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK …

M. Aca Hasryansyah Putra

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice. Salah satu implementasi restorative justice di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh pada Pasal 362 KUHP. Namun dalam penerapan Diversi berbasis restorative justice masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Kepolisan Resor Kota Banda Aceh. Tujuan Penelitian skripsi ini ialah untuk menjelaskan pener…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JA…

MUTIA NURUL IZZAH

ABSTRAK Mutia Nurul Izzah, (2021) (Adi Hermansyah, S.H., M.H.) TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor KotaBanda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp.,bibl.,tabl.,app. Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting, dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Kedudukan korban dal…


    SERVICES DESK